Quo Vadis Hukum Humaniter

Oleh: Suripto
Ketua Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina (KNRP), Wakil Ketua Komisi III DPR, dan Caleg PKS untuk DPR RI dari Dapil I Surabaya-Sidoarjo dengan nomor urut 2
(Jawa Pos, 02/02/09)

Karena kalap atau tekadnya yang amat “barbar”, Israel menggempur Gaza (penduduk sipil di Khan Younis) dengan bom fosfor putih (white phosphorus). Itulah peristiwa yang terlihat pada 18 Januari lalu. Yang perlu kita soroti, bagaimana lembaga hukum internasional menyikapi (menindak) tegas kebiadaban Israel yang jelas-jelas melanggar hukum humaniter internasional?

Israel memang menyangkal penggunaan misil yang berhulu ledak fosfor tersebut. Tapi, aksi pemboman itu terekam dengan baik dan ditayangkan oleh televisi Iran: asap putih membubung dan langsung memecah di udara.

Tim medis yang bertugas di Al-Nasser Hospital di Khan Younis menyatakan bahwa para korban hangus terbakar hingga tulang dalam tempo sekitar satu jam. Fakta inilah yang menguatkan bahwa Israel memang menggunakan bom berkimia itu.

Bahkan, Erik Fosse (dokter sukarelawan dari Norwegia) menyatakan, selain bom fosfor, Israel memuntahkan bom DIME (dense inert metal explosive), bom berisi bubuk tungsten yang ledakannya -bagi yang terkena- seperti dihujani pecahan meriam dan sering menghancurkan urat daging manusia. Para insan medis menyebutnya luka misterius. Sebab, meski sekujur tubuh korban penuh luka, tak bisa ditemukan penyebabnya.

Kini, fakta penggunaan bom fosfor itu sulit dibantah. Karena itu, yang perlu ditindaklanjuti lebih tegas ialah menghukum pelanggaran amat serius tersebut. Dalam hal itu, PBB -seperti yang disampaikan juru bicaranya, Chris Gunners,- sedang mengumpulkan data pendukung itu untuk membuktikan kejahatan Israel terhadap penduduk Gaza (Palestina).

Kiranya, tidak sulit mencari data yang diperlukan tersebut. Pertama, sepertiga di antara para korban di tengah Gaza adalah perempuan dan anak-anak. Kedua, para korban pria, mayoritas sipil, bukan pejuang Hamas. Ketiga, serangan Israel itu mengenai bangunan-bangunan pelayanan publik (lembaga pendidikan, rumah sakit, bahkan kantor perwakilan PBB).

Hal ketiga itu menambah deret atau durasi penderitaan anak-bangsa Palestina, dari sisi kesehatan saat ini dan problem kualitas SDM yang tampaknya dirancang untuk pembodohan secara sistimatis.

Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I, beberapa sasaran agresi Israel tersebut benar-benar melanggar pasal 12, 19, 21 dan 39. Dalam agresi militer yang baru lalu, Israel sesungguhnya telah melakukan kejahatan genosida.

Hal tersebut disebabkan agresinya berupaya menghancurkan -secara keseluruhan atau sebagian- terhadap suatu kelompok, suku bangsa, etnik, ras, atau agama tertentu. Aksi penyerangannya dengan penggunaan bom fosfor, membuat tingkat kejahatan Israel kian berat. Mereka telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan sengaja mengabaikan masalah perlindungan HAM, di masa perang khususnya.

Dalam konteks itu, Konvensi Den Haag ke IV pada 1907 dapat dijadikan dasar hukum tentang perlindungan terhadap penduduk sipil. Semua pihak -termasuk Israel- harus tunduk prinsip hukum internasional.

Apa yang dilakukan Israel terhadap penduduk sipil di Gaza selama 22 hari lalu (sejak dimulai penyerangan sampai gencatan senjata sepihak) sudah memenuhi persyaratan yuridis yang -menurut Konvensi Den Haag 18 Oktober 1907- terkategori sebagai pihak yang telah melakukan kejahatan perang. Atau, -yang menurut Konvensi Jenewa pada 12 Agustus 1949 dan Protokol tambahan Jenewa 1977- disebut dengan istilah “grave breaches”. Sedangkan Konvensi Genosida menyebutnya “A crime under international law”.

Diseret ke MI?

Mungkinkah agresi biadab Israel dapat diseret ke Mahkamah Internasional (MI)? Sangat diragukan. Landasannya, masyarakat Yahudi yang bertebaran di berbagai belahan dunia dan banyak memegang kunci-kunci strategis tak akan rela menjebloskan pemimpin Israel dan atau para pelaku kejahatan perang itu ke sel-sel yang bakal mempermalukannya. Karena itu, mereka akan “menjegal” proses hukum humanter tersebut.

Sedangkan industri media yang dikuasai mereka di berbagai belahan dunia itu pun -secara sinergis- akan menggalang opini publik internasional tentang ketidaktepatan MI menyeret Israel. Mereka -dengan kekuatan finansialnya- juga akan menggalang jaringannya, yang terwadahi dalam NGO (LSM) atau lembaga-lembaga pendidikan untuk menolak upaya proses hukum humaniter tersebut.

Kendala itu memang akan menjadi masalah serius bagi MI untuk memproses perilaku kejahatan Israel yang baru lalu. Ketidakberdayaan pemprosesan itu akan jadi fenomena sekaligus fakta ketidakadilan yang nyata dalam kaitan pengadilan hukum humaniter internasional.

Sejarah mencatat bahwa Adolf Eigmann (perwira Nazi) berhasil diseret ke MI dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Begitu juga MI berhasil menyeret Westerling yang pernah membantai ribuan masyarakat Sulawesi pada 1950-an.

Beberapa tahun lalu, MI juga menyeret sekaligus menjatuhkan hukuman kepada beberapa aktor kejahatan perang di negeri bekas Yugoslavia (Milenko Trifunovic, Brano Dzinic, dan Radovan Karadzic yang masing-masing dikenai hukuman 42 tahun. Juga, Milos Stupar, Slobodan Melosyevik, dan Branislav yang masing-masing harus menjalani hukuman selama 40 tahun).

MI berhasil memproses hukum dengan pasti kepada Adolf Eigmann, Westerling, dan beberapa “pentolan” Serbia itu, tapi mengapa MI loyo dalam menghadapi para penjahat perang Israel?

Yang harus dicatat, ketegasan tindakan dan keadilan penerapan hukum bagi siapa pun yang melakukan kejatahan kemanusiaan dengan serius akan mampu mencegah secara sistematis potensi konflik. Tapi, dengan sikap MI yang “tebang pilih” itu, MI harus ikut bertanggung jawab terhadap potensi kembalinya terorisme.

Salahkah? Yang harus dijawab, mengapa tidak menyelesaikan potensi dasar konflik tersebut melalui instrumen hukum yang adil? Karena itu, MI pun dituntut untuk mengindahkan hukum tersebut sendiri tanpa sikap diskriminatif, sekalipun tersangkanya para manusia Yahudi-Zionis-Israel.

Kini, masyarakat internasional sedang menonton bagaimana MI konsisten dengan sikap hukumnya: quo vadis hukum humaniter internasional.