Akhir-akhir ini berita yang muncul dari Depok mewarnai berita politik di pentas nasional. Hal ini tidak lepas dari berbagai kepentingan perorangan, kelompok, materialistis, ataupun dari idealisme tertentu. Kepintaran membuat argumentasi dan mengatur isu menyebabkan banyak orang tertipu. Seolah-olah semua yang terlibat salah atau yang memang benar menjadi salah.

Dalam kasus ini, Walikota Depok Dr. Nurmahmudi Ismail yang juga merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera menjadi common enemy (musuh bersama). Menempatkan beliau menjadi sasaran utama dengan target menurunkan posisinya dari kepala daerah kota Depok. Hal yang sangat wajar bila kita melihat sejarah dalam pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun lalu, perolehan 2 kandidat teratas tidak begitu jauh perbedaannya hanya sekitar 5 %.

Itu resiko yang sudah diprediksi banyak orang terhadap kondisi ini. Sehingga dengan pengalaman ini menjadikan semua yang bergabung dalam Partai Keadilan Sejahtera harus sudah sejak dini memulai belajar banyak hal yang berkaitan pada peningkatan kedewasaan dan pengetahuan serta sense of politic kita. Melibatkan diri dalam kancah politik ini tentu merupakan bagian dari ajaran Islam. Maka perlu ada pembekalan dan persiapan untuk menghadapinya, baik ilmu politik dilihat dari sudut pandang Islam ataupun politik yang sifatnya sudah lebih kepada yang praktis. Sehingga tidak terjebak dalam sebuah opini yang akan mengikis kepercayaan kita pada partai, da’wah, dan saudara kita yang sedang berjuang di arena politik tersebut.

Seiring lahirnya Partai Keadilan tahun 1998 dan bermetamorfosa di tahun 2003 menjadi PKS keinginan untuk menjadikan Politik bersih merupakan perjuangan tersendiri. Stigma masyarakat terhadap politik begitu negatif. Pandangan ini semakin diperjelas dengan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik khususnya partai politik itu pada sebuah survey beberapa waktu lalu. Politik itu kotor maka yang berada dalam arena politik itu pasti kotor setidaknya kecipratan kotornya demikian yang menjadi pemahaman masyarakat pada umumnya. Nah, PKS yang mempunyai motto Bersih dan Peduli merasa sangat perlu untuk merubah image ini dan yakin bahwa apa yang diperjuangkan bersama ini bisa dilakukan tanpa harus mengotori diri.

Barangkali kita harus memahami dulu politik bersih yang dimaksud disini seperti apa. PKS menjadikan dasar gerakannya adalah nilai Islam yang berasal dari Al Qur’an dan As Sunnah sebagai manhaj asasi. Oleh sebab itu politik bersih yang menjadi kebijakan PKS juga harus berangkat dari nilai-nilai Islam. Politik Islam modern, menurut Ibnul Qoyyim adalah “Semua aktifitas kepemimpinan yang mendekatkan manusia kepada kemashlahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan”.

Kita semua yakin yang dilakukan oleh Pak Nur adalah implementasi dari kesadaran untuk melaksanakan kebijakan politik bersihnya. Tentunya ini akan bersinggungan dengan kepentingan politik yang ada selama ini disana. Siapa yang akan percaya tuduhan Nurmahudi Ismail melakukan pelanggaran konstitusi bila pernyataan itu disampaikan oleh seorang atau kelompok yang bermasalah atau terdakwa di dalam pelanggaran hukum pidana itu sendiri.

Politik memang sangat memungkinkan bagi pihak yang memainkan sesuai dengan keinginan hatinya. Sudah rahasia umum pembahasan RUU, PP, Perda, perlu ada ”kerjasama” antara eksekutif dan legislatif dengan mengandalkan negosiasi di luar ruang sidang berupa ”service memuaskan” kepada anggota legislatif. Akibatnya produk yang dihasilkan pun tidak memberi manfaat bagi masyarakat luas karena hasil keputusan yang diambil berdasarkan hanya kebutuhan materi anggota legislatifnya. Inilah penyakit kronis yang melanda bangsa Indonesia selama ini dan hal ini sangat bertolak belakang dengan semangat keislaman dan pancasila sebagai dasar negara. Inilah yang dilhat oleh masyarakat bahwa politik kotor itu memang bermuara pada syahwat pihak yang memegang kendali politik tersebut. Tak heran bila mereka cenderung berfikir negatif terhadap lembaga politik yang ada.

PKS dan seluruh kadernya mempunyai kesempatan untuk menghilangkan pandangan tentang hal ini. Sesuatu yang harus dilakukan adalah menyamakan keinginan masyarakat dengan perjuangan PKS yang memang pada dasarnya untuk memperjuangkan keinginan masyarakat itu sendiri. Inilah yang terjadi di kota Depok. Keinginan eksekutif untuk melayani masyarakat berbenturan dengan keharusan untuk melayani keinginan anggota legislatif (minus fraksi PKS) yang justru mereka adalah wakil rakyat itu sendiri. Benar-benar menyebalkan.

Selamat berjuang Pak Nur dan selamat juga untuk seluruh kader PKS yang sedang mendapat amanah dalam menjalankan tugasnya. Ya Muqallibal Qulub, Tsabits Qulubana ‘Ala Da’watika Fi Sabilika. Wallahu’alam bishawab