(Radar Surabaya, 01/12/08) Sidoarjo – Alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan dan pengangguran di RAPBD 2009 dinilai masih minim. Sebab, dan kekuatam RAPBD sebesar Rp 1,3 triliun, hanya 1,28 persen yang dialokasikan dari belanja langsung yang nilainya lebih dari Rp 500 miliar.

“Ada sekitar Rp 6,6 miliar dalam setahun. Kalau dananya hanya segitu, tentunya dipertanyakan berapa besar kekuatan anggaran untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran secara riil di 18 kecamatan yangada di Kabupaten Sidoarjo.” kata Helmi Musa, anggota DPRD Sidoarjo dari Patai
Keadilan Sejahtera.

Menurut Helmi Musa, dana tersebut dana tersebut dirasa masih minim dan kurang bisa membantu untuk meningkatkan taraf hidup yang layak. Juga tidak mampu mengangkat pengangguran yang tahun ini diprodiksi bakal naik lantaran krisis ekonomi global.

“Sebenarnya dari alokasi Rp 6,6 miliar ini, ada Rp 5,5 miliar atau 83,70 persen yang bersentuhan langsung dengan masyrakat. Sebab, Rp 1,08 miliar atau 16,30 persen programnya ke aparatur pemerintah yang tidak menyentuh langsung ke masyarakat.” tandas Helmi yang juga sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo. (rud)