(Bukan adil namanya kalau tidak cover both side-menampilkan dua sisi. Ini adalah sebuah tanggapan yang dimuat di Republika 29/09/07)
Kebhinnekaan Indonesia adalah karunia. Keberagaman itu sunatullah. Oleh karenanya dia harus dihormati. Bagi kaum nasionalis, pandangan semacam itu adalah prinsip hidup dan menjadi landasan mereka dalam berpolitik. Bersandar pada prinsip itu pula, kaum nasionalis menghormati berbagai elemen politik yang hidup di Indonesia.

Yang utama bagi kaum nasionalis adalah segenap elemen politik tadi bisa hidup saling menghormati dan bahu-membahu membangun bangsanya ke arah cita-cita Proklamasi Kemerdekaan sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk meraih sinergi antarkelompok itu diperlukan rasa saling percaya dan toleransi satu sama lain.

Dalam konteks ini, agak mengejutkan tuduhan yang dilansir Bung Sapto Waluyo lewat harian Republika (Sabtu, 22 September 2007, halalaman 4). Di situ, Bung Sapto melukiskan bahwa M Taufiq Kiemas, sebagai salah satu ikon kaum nasionalis di Indonesia, seolah kehilangan toleransinya. Disebutkan, ia mengatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai contoh kelompok teroris berwajah politik. Pernyataan panas itu, menurut versi Bung Sapto, diungkapkan pada ceramahnya di Rajaratnam School of International Studies di Kampus Nanyang Technological University (NTU), 11-09-2007 lalu.

Setelah membaca opini itu, penulis mengecek langsung ke Taufiq Kiemas dan anggota rombongannya. Kesimpulan saya, Bung Sapto tidak hadir dalam acara itu dan menerima info yang tidak akurat, sehingga mengambil kesimpulan yang keliru. Memang, pada awal ceramahnya, Taufiq menyinggung soal terorisme dalam kaitan 11 September. Ia mengungkapkan keprihatinnya atas aksi terorisme yang masih menjadi ancaman dunia. Dalam konteks itu pula, ia katakan, kita tak bisa menafikan jika suatu saat ideologi terorisme terbawa ke arena politik. Jelas, pernyataan itu tidak berkaitan dengan PKS.

Yang menjadi topik pembicaraan Taufiq Kiemas hari itu di Nanyang ialah gagasannya tentang rumah besar kaum nasionalis. Gagasan ini beyond politics dan tidak dimaksudkan membangun perangkat politik praktis demi mencapai kekuasaan, melainkan untuk menegaskan kembali nilai-nilai kebangsaan yang menjadi alasan keberadaan berdirinya republik ini.

Rumah besar
Seperti sering diungkapkan dalam pelbagai kesempatan, Taufiq Kiemas memilih untuk memegang teguh nasionalisme sebagai keyakinan politiknya. Toleransi adalah jalan hidupnya. Dengan begitu, ia menghormati kelompok lain termasuk di dalamnya PKS. Dengan rasa hormat itu pula, atas inisiatif Taufiq Kiemas, Rakornas (Rapat Kordinasi Nasional) PDI Perjuangan di Kemayoran, sehari sebelum bicara di Nanyang, dia menghadirkan tokoh PKS Hidayat Nurwahid sebagai salah satu pembicara. Begitu cara Taufiq menunjukkan rasa hormatnya pada toleransi dan pluralisme.

Rumah besar yang ia gagas adalah forum antarkelompok politik untuk secara bersama-sama mengartikulasikan pluralisme dan toleransi. Dalam rumah besar itu hak hidup dan keyakinan semua kelompok dihormati, betapa pun minoritasnya mereka. Rumah besar itu terbuka untuk siapa saja. Mereka boleh mengelar dangdut, tayub, sintren, narotor, poco-poco, halaqah, rihlah, atau tabligh. Ekspresi semacam itu perlu mendapat proteksi, dalam arti jangan sampai diberangus oleh perda atau SK kepala daerah.

Meski rumah besar itu ide lamanya, Taufiq baru belakangan melontarkannya. Alasannya seperti dikatakan di Nanyang, sebagai pemrakarsa PDI Perjuangan harus relatif terbebas dari problem latennya, yakni adanya stigma sebagai partai preman, partai Kristen, bahkan sarang PKI. Agar tak dicap sebagai partai preman, PDI Perjuangan melakukan pembersihan kepada kadernya yang nyata-nyata melakukan perbuatan tercela.

Terkait masalah komunisme, Taufiq Kiemas menaruh empati pada para korban peristiwa 1965. Ia tak menolak mereka yang terstigma ‘tidak bersih lingkungan’ masuk ke dalam lingkungan politiknya. Namun, jelas ia menolak partai komunis, kelompok yang berniat membangun masyarakat tanpa kelas, tanpa hak milik, seraya menafikkan pandangan hidup yang lain. Komunis dianggapnya ingkar terhadap toleransi dan keberagaman.

Komitmen kebangsaan
Ketika berbicara di Nanyang, Taufiq juga memberikan pujian atas pandangan Hidayat Nurwahid yang disampaikan di hadapan Rakornas PDI Perjuangan. Bukan saja karena Hidayat tidak mempersoalkan ‘calon presiden perempuan atau presiden berijasah S-1′, bagi Taufiq yang utama adalah ketegasannya untuk mengemukakan komitmennya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila. Tidak heran bila ketika itu pidato Hidayat Nurwahid mendapat aplaus yang hebat.

Namun, dialog kebangsaan tentu tidak cukup sampai di situ. Masih perlu dialog lanjutan secara lebih jujur dan terbuka. Bukan saja oleh jajaran PKS, pun partai-partai yang lain termasuk PDI Perjuangan sendiri. Tanpa komunikasi terbuka, mudah muncul prasangka, atau ketidakpahaman, satu sama lain. Ketidakpahaman itu tidak jarang pula menyenggol PKS, partai dakwah yang secara praksis bersandar pada kegiatan tarbiyah (pendidikan).

Kredo PKS tentang ‘bersih dan peduli’ sempat memukau banyak kalangan. Para kader PKS juga tak suka mengobral wacana Negara Islam atau penerapan syariah di Tanah Air. Sebagai gantinya, muncul istilah Islam sebagai solusi. Namun, publik tentu memerlukan penjelasan lebih jauh tentang jargon Islam sebagai solusi itu.

Sejauh mana solusi Islam itu sejalan dengan nilai-nilai lokal? Solusi macam apa yang akan ditawarkan jika PKS berkuasa? Pertanyaan semacam itu terasa relevan mengingat PKS terkesan berjarak dengan atribut-atribut lokal. Paling tidak, ekspresi budaya lokal kurang terartikulasikan di PKS. Pertanyaan semacam itu ujungnya hanya terkait pada soal toleransi atas kebhinnekaan kita. Tak ada kaitannya dengan terorisme. Tentu Bung Sapto sependapat dengan saya bahwa teroris hanya mewakili sikap ekstrem segelintir manusia berpikiran picik. Terorisme bisa lahir, atau mengatasnamakan, semua ideologi. Kita semua tentu sepakat melawannya.

Oleh :
Marlin Dinamikanto
Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi