(Kompas, 15/04/08) Kemenangan cagub/cawagub Jawa Barat, Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (PKS-PAN), menjadi sign post yang yang menunjukkan demografi politik sedang berubah. Perilaku pemilih di Jabar bisa terulang kembali tahun 2009.Secara historis Jabar sering lebih berperanan ketimbang Ibu Kota, Jakarta. Itu sebabnya, dalam mural sejarah bangsa ini posisi politik Jabar termasuk unik.

Bung Karno dan PNI memulai karier politik di Bandung. Kota Kembang salah satu pusat studie club-selain Batavia dan Surabaya-yang merupakan basis perjuangan generasi muda di awal abad ke-20.

Rengasdengklok di Jabar adalah kota kecil yang jadi tempat persembunyian para penculik yang menyandera Bung Karno-Bung Hatta sehari sebelum Proklamasi. Lalu, siapa yang tak kenal Muhammad Toha, pahlawan peristiwa “Bandung Lautan Api” 24 Maret 1946?

Perundingan pertama RI-Belanda berlangsung di Linggarjati, juga kota kecil di Jabar, November 1946. Historia Jabar disebut oleh puisi Chairil Anwar, Antara Karawang-Bekasi, yang antara lain berbunyi, “Kami yang kini terbaring antara Karawang-Bekasi, tidak bisa teriak ‘Merdeka’ dan angkat senjata lagi”.

Keberagaman politik Jabar tampak dari kepemimpinan di Kodam Siliwangi. Di kodam strategis ini orang Batak (AH Nasution), orang Jawa (HR Dharsono), atau orang Manado (AE Kawilarang) yang diterima sebagai panglima.

Jabar tak mengenal kutub politik kanan atau kiri karena tanah yang subur itu sejak dulu mengenal moderasi. Kadang kala Jabar mengoreksi Jakarta, tetapi tanpa pembangkangan.

Sekali lagi, hasil pilgub Jabar merupakan petunjuk penting untuk mereka-reka perilaku pemilih pada pemilu/pilpres tahun depan. Ada empat makna yang patut ditelaah.

Makna pertama, kemenangan “Hade” (Heryawan-Dede) merupakan kehendak mayoritas yang menolak incumbent (pemangku jabatan) yang dianggap kurang berhasil. Ini fakta yang membuktikan pemilih makin hari makin rasional.

Siapa yang menyangka mereka berprinsip “kecil itu indah”? Dua partai “kecil”, PKS dan PAN, ternyata dianggap lebih baik daripada “kartel partai” yang dipimpin dua partai raksasa, Golkar dan PDI-P.

Belajar dari pilgub di DKI tempo hari, PKS tentu menjadi daya tarik utama bagi para pemilih. Mungkin saja salah satu kiatnya karena kepemimpinan PKS yang bersifat kolegial demi menghindari kultus individual.

Tak mustahil sukses PKS itu didukung pula oleh sikap yang membuka diri bagi warga non-Muslim. Seperti pernah diutarakan di rubrik ini, teman saya dari etnis China yang bukan Islam kini dibujuk untuk menjadi caleg PKS.

Makna kedua, pemilih rupanya kurang peduli lagi dengan figur, ikon, atau tokoh dengan berbagai predikat politik dan kultural yang terkenal. Ingat, Heryawan bukanlah “pesohor politisi” dan Dede lebih top sebagai pesohor daripada politisi.

Lagi pula Heryawan dan Dede masih berstatus anggota parlemen yang bukan bertugas di Jabar. Heryawan adalah anggota DPRD DKI dan Dede anggota DPR.

Artinya, mereka mungkin saja berprinsip nothing to lose ketika memutuskan ikut pilgub Jabar. Toh, andaikan gagal terpilih, mereka, ibaratnya, “Tetap jatuh di kasur empuk”.

Berbeda kontras dengan cagub Danny Setiawan (Golkar-Demokrat) dan cawagub Nu’man Hakim (PDI-P, PPP, PKB, PDS, dan PKPB) yang berstatus incumbent. Danny adalah Gubernur Jabar, sedangkan Nu’man wakil gubernurnya.

Dan, cagub Agum Gumelar (PDI-P, PKB, PDS, PPP, PBB, PKPB) adalah tokoh berpengalaman yang beberapa tahun terakhir coba mencalonkan diri jadi gubernur DKI, Ketua KONI Pusat, bahkan wapres. Jangan lupa, ia pun bolak-balik pernah menjadi menteri.

Nah, pemilih memilih duet “dua sipil” ketimbang duet “sipil-militer”. Padahal, Agum jenderal purnawirawan yang cukup berakar di Jabar dan cawagub Iwan Sulandjana (Golkar/Partai Demokrat) bahkan pernah menjadi Panglima Kodam dan Kepala Staf Kodam Siliwangi.

Makna ketiga, Hade dipilih mayoritas rakyat karena berusia muda, yakni sama-sama 41 tahun. Agum dan Danny sama- sama berusia 62 tahun, Iwan 57 tahun, dan Nu’man 55 tahun.

Anda bisa membayangkan sebuah provinsi besar di republik ini dipimpin oleh dua anak muda. Ini merupakan prestasi fenomenal yang baru terjadi setidaknya sejak era Orde Baru!

Makna keempat, lebih dari 35 persen pemilih apatis karena tak menggunakan hak pilihnya karena golput. Gejala ini sebenarnya telah terlihat dari hasil akhir pilgub DKI yang juga mencatat jumlah golput lebih dari sepertiga total pemilih.

Rakyat memilih golput untuk “menghukum” partai dan politisi. Masalahnya, apakah partai dan politisi siap membayar hukuman itu dengan menetapkan program-program sosial untuk menarik minat rakyat menggunakan suaranya kembali?

Jadi, empat makna yang hasil pilgub Jabar: rakyat menolak incumbent yang dianggap gagal dan tak peduli dengan ketokohan. Rakyat lebih suka yang muda dan memilih golput karena kecewa. So, what’s next?

Jabar merupakan lumbung suara yang amat bisa menentukan hasil akhir setiap pemilu. Gengsi politik Jabar tak kalah tinggi dibandingkan dengan Jateng atau Jatim yang sebentar lagi juga melangsungkan pilgub.

Pelajaran terpenting adalah ingatlah semboyan yang kini ngetop di AS, “It’s the voters, stupid!”