Salah satu ketentuan perpres yang menguntungkan Lapindo adalah adanya pembatasan wilayah yang menjadi tanggung jawab perusahaan milik keluarga Bakrie itu. Dalam pasal 15 perpres disebutkan, ganti rugi yang ditanggung Lapindo hanya wilayah yang termasuk peta yang disetujui pada 22 Maret 2007. Selain ganti rugi, Lapindo diwajibkan menanggung biaya penanggulangan semburan lumpur mulai tanggul utama sampai Kali Porong.

Di luar wilayah tersebut, Lapindo tidak wajib memberikan ganti rugi. Berdasar perpres itu, semua biaya yang meliputi biaya penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan serta biaya infrastruktur di luar peta 22 Maret akan menjadi beban APBN.

“Begitu keluar dari wilayah Porong, kanalisasi dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu tentu dinamikanya cukup besar,” ujar Purnomo Yusgiantoro, anggota tim pengarah BPLS, dalam jumpa pers setelah serah terima Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur kepada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) di kantor Departemen ESDM kemarin.

Mengenai kanalisasi selain ke Kali Porong itu, dia menjelaskan, skenario terburuk yang akan dilakukan adalah mengalirkan lumpur melalui pipa ke laut. “Itu adalah skenario terburuk yang bisa kami lakukan,” ujarnya.

Meski menyiapkan skenario pembuangan lumpur, Purnomo menegaskan, upaya penghentian semburan lumpur tetap akan dilakukan BPLS. “Nanti deputi Bidang Operasi BPLS akan bertugas mengajukan hal itu. Saat ini, kami masih fokus pada bola beton. Bisa jadi nanti opsi relief well kembali dilakukan bila memungkinkan,” katanya.

Lantas, bagaimana dengan korban lumpur yang tempat tinggalnya berlokasi di luar peta 22 Maret? Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan, pemerintah akan bernegosiasi kembali dengan korban di luar peta 22 Maret. “Kami akan nego ulang. Tapi, kami berharap BPLS bisa menjaga agar tidak ada lagi korban di luar peta 22 Maret tersebut,” ungkapnya.

Dia mengemukakan, pemerintah saat ini sedang membuat desain untuk relokasi infrastruktur. “Lahan yang dibutuhkan sangat besar. Sebab, kami menyiapkan satu jalur yang diisi jalan tol, kemudian di sampingnya ada jalan arteri dan kereta api. Lebar jalur itu berkisar 120 meter dengan panjang 10-11 kilometer,” jelasnya.

Dalam dua minggu ini, konsep anggaran pembangunan infastruktur tersebut diharapkan bisa rampung. “Pemerintah akan menanggung seluruh biayanya. Selama itu untuk kepentingan ekonomi masyarakat Jatim, pasti dibiayai. Yang ditugasi juga pasti akan membuat semurah mungkin,” tegasnya.

Acara serah terima tugas dari Timnas ke BPLS kemarin dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar yang duduk sebagai tim pengarah BPLS, pengurus Timnas, serta pengurus BPLS. Serah terima dilakukan oleh mantan Ketua Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur Basuki Hadimoeljono kepada Ketua BPLS Mayjen Sunarso ditandai penyerahan kotak biru berpita merah putih.

Basuki menjelaskan, estimasi anggaran relokasi infrastruktur saat ini sedang digodok konsultan yang ditunjuk. Estimasi awal dana yang dibutuhkan untuk relokasi infrastruktur mencapai Rp 2,5 triliun. “Kalau yang Rp 7,6 triliun, itu kan termasuk Rp 3,8 triliun yang cash and carry. Jadi, nanti sekitar Rp 2,5 triliun secara bertahap,” katanya.

Dia mengemukakan, estimasi awal, biaya pemindahan jalan tol mencapai Rp 770 miliar-Rp 800 miliar, jalan arteri (Rp 300 miliar), relokasi pipa gas (Rp 250 miliar), rel kereta api (Rp 450 miliar), serta pembebasan lahan (Rp 700 miliar).

Mengomentari program kerja BPLS yang disampaikan tim pengarah, Kepala BPLS Sunarso hanya menjelaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Timnas untuk melakukan langkah selanjutnya. “Saya belum pernah ke sana (Sidoarjo). Jadi, nanti kami berkonsultasi dulu dengan Timnas,” ujarnya.

Perkembangan dari lokasi bencana, lumpur kembali meluber ke Raya Porong kemarin. Akibatnya, jalan provinsi yang menghubungkan Surabaya dengan kota-kota di Jawa Timur selatan dan timur itu sempat ditutup total.

Setelah hujan deras mengguyur sekitar kawasan Porong dan Tanggulangin Selasa (10/4) malam, tanggul darurat yang dibangun sepanjang jalan tersebut tak mampu lagi membendung aliran lumpur. Luberan lumpur itu mulai masuk dan menggenangi bahu jalan sekitar pukul 00.30 WIB.

Saat itu ketinggian lumpur di jalur Surabaya-Malang yang sejak beberapa minggu terakhir tak lagi normal, mencapai sekitar 10 sentimeter. Hal tersebut membuat panik warga Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, yang terletak di sisi barat jalan. Sebab, aliran lumpur mengalir deras dan makin mendekat ke arah permukiman warga.

Namun, karena hingga kemarin BPLS pengganti Timnas belum bekerja di lokasi, warga bingung harus melapor ke siapa. “Saya bingung harus meneruskan ke siapa setelah mendapat laporan warga,” ungkap Kepala Desa Ketapang Warsono.

Dia pun akhirnya hanya bisa melaporkan kekhawatiran warga kepada Camat Tanggulangin Sudarto. “Setelah saya lapori, Pak Camat juga bingung mau meneruskan laporan ke mana,” ujarnya.

Baru paginya petugas dari rekanan yang selama ini menyediakan material dan penguatan tanggul turun tangan. Mereka berusaha menangani lokasi luberan. Selain memperbaiki tanggul, para petugas saat itu berusaha menyingkirkan lumpur yang menggenangi badan jalan.

Zainal Arifin, salah satu rekanan penanggung jawab penguatan tanggul mengatakan, pihaknya sementara memang masih diperintahkan menyuplai material penguatan tanggul. “Tapi, kami belum tahu apakah nanti dengan badan baru tetap diteruskan atau tidak,” tandasnya.

Sementara itu, kemarin sekitar pukul 10.00, Jalan Raya Porong ditutup total. Penutupan yang berlangsung sekitar 8 jam itu disebabkan ada perbaikan jalan di ruas jalan arah Malang-Surabaya.

Selama ini ruas jalan itulah yang masih dipertahankan dibuka. Ruas jalan di arah sebaliknya ditutup karena telah terendam air lumpur setinggi 10-20 sentimeter sejak Jumat (30/3) lalu.