(Suatu tulisan yang memuat penyikapan resmi DPD PKS Sidoarjo tentang eksistensi TIMNAS. Tulisan ini sudah lama keluar sebelum situs ini ada. Jadi, demi kepentingan administrasi, sejarah, dan dakwah, tulisan perlu di-publish meskipun-sangat-terlambat. Afwan).

Sikap Politik Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo tentang
“Evaluasi Kerja TIMNAS”

TimNas yang sudah berkerja selama 6 bulan berdasarkan KEPPRES No 13 tahun 2006 ternyata belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian luapan lumpur Lapindo. Dalam KEPPRES ini disebutkan tiga tugas yang dibebankan kepada Tim ini terbukti “gagal”di lapangan.

Penanganan penyumbatan luapan lumpur sampai sekarang dari beberapa teknik yang dilakukan mulai dari Relief Well, Snubbing Unit sampai HDBC tidak mampu memberhentikan luapan lumpur bahkan ada kecenderungan debit lumpur yang keluar semakin besar. Penanganan Lumpur di permukaan, yang selama ini diatasi dengan penanggulan untuk melokalisir meluapnya lumpur ke pemukiman warga dilapangan sekarang ini justru meluas dan menggenangi pemukiman warga Porong, Jabon dan Tanggulangin.

Kalaupun upaya penguatan tanggul terus dilakukan. Sedangkan penanganan dampak sosial masyarakat terbukti upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini tidak bisa diterima oleh masyarakat korban lumpur bahkan cenderung merugikan.

Melihat gagalnya kinerja Tim Nas ini, DPD PKS Sidoarjo meminta Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden untuk “Membubarkan Tim Nasional”. Untuk langkah berikutnya DPD PKS Sidoarjo menyerukan untuk:
1. Mengusulkan pembentukan komite penyelamatan.
Komite ini beranggotakan semua unsur termasuk masyarakat yang terkena dampak lumpur dan itu harus dengan keppres
2. Memberikan keleluasaan pada warga untuk memilih ganti untung, jika warga menghendaki cash and carry maka Pemerintah harus menyetujuinya.
3. Pemerintah tidak boleh membeda-bedakan status kepemilikan tanah.
Apakah Sertifikat atau Petok D atau Letter C. Semuanya harus diganti untung sebagaimana mestinya.
4. Mendesak Pemerintah atau DPRRI untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang membuat masyarakat memiliki penilaian yang melemahkan status mereka.
5. Jika dikatakan bencana alam, maka status hukumnya harus diperjelas, termasuk menangkap semua penjahat lingkungan dari perusahaan dan anak-anak perusahaan yang menyebabkan peristiwa ini terjadi dan menyita semua asetnya.

Demikian sikap resmi DPD PKS Sidoarjo, selanjutnya sikap ini akan diperjuangkan untuk disampaikan kepada seluruh pihak Semoga Allah SWT meridhoi dan memudahkan