SIDOARJO -23 Oktober 2008 .JAWA POS.  Saat ini DPR sedang membahas rancangan APBN 2009. Sebagian warga Sidoarjo terus mengikuti pembahasan RAPBN tersebut. Sebab, itu terkait dengan nasib mereka sebagai korban lumpur Lapindo.Mereka pun masygul karena dalam RAPBN tidak dibahas ganti rugi untuk empat wilayah di Kecamatan Jabon dan Porong. Padahal, empat wilayah tersebut sudah tidak layak untuk ditempati. Draf APBN itu sendiri akan disahkan pada 30 Oktober mendatang.Dari empat wilayah itu, tiga di antaranya masuk Kecamatan Porong. Yaitu, Kelurahan Siring bagian barat, Mindi, dan Jatirejo. Satu wilayah lagi, Desa Besuki sebelah timur bekas jalan tol, masuk Kecamatan Jabon.Fakta tersebut membuat warga di empat wilayah itu semakin emosi. Bahkan, salah seorang warga sempat mengancam akan bertindak sendiri jika pemerintah tidak peduli. Mereka merasa saat ini sudah sangat menderita. Tapi, pemerintah seolah-olah menganggap kawasan tersebut tidak bermasalah. “Kami akan menutup jalan dan tidur di tengah jalan,” ucap Mahmud Marzuki, salah seorang warga Kelurahan Siring.Mahmud mengatakan, banyak peristiwa dan kejadian yang membuktikan bahwa kawasan Siring dan sekitarnya sangat bahaya. Di antaranya adalah gas yang terbakar dan banyaknya semburan disertai gas beracun.Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo Helmi Musa menyayangkan tidak dimasukkannya empat wilayah tersebut ke dalam peta. Justru, yang tercantum hanya pembahasan tiga desa yang sudah masuk peta terdampak, yakni di draf RAPBN 2009 pasal 10. “Ada dua ayat yang membahas tiga desa itu (Desa Besuki, Kedungcangkring, dan Pejarakan, Red),” katanya.Dua ayat tersebut, lanjut dia, menjelaskan alokasi dana untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) terkait dengan pelunasan ganti rugi 80 persen. Selain itu, dana dialokasikan untuk bantuan kontrak, tunjangan hidup, biaya evakuasi, serta biaya operasional staf.Pembayaran ganti rugi tersebut, jelas Helmi, akan dilakukan setelah pembelian tanah di dalam peta area terdampak. “Mendahulukan ganti rugi mereka yang rumahnya sudah masuk dalam peta terdampak,” tutur Helmi.Hanya, dia tidak menyebutkan besarnya rupiah yang dialokasikan untuk BPLS pada 2009. Dia hanya memperkirakan sekitar 0,1 persen dari APBN. “Nilainya belum pasti. Pengalaman tahun lalu sekitar 0,1 persen saja,” ujarnya.Dia menerangkan, draf RAPBN itu masih akan dibahas ulang oleh DPR. Walaupun pengesahan RAPBN tinggal seminggu lagi, menurut Helmi, DPR hanya memiliki waktu efektif lima hari untuk membahas anggaran tersebut. “Kami akan perjuangkan untuk perubahan draf dan memasukkan empat desa dalam pasal itu,” lanjutnya.Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Maimun Siroj mengatakan, DPRD Sidoarjo akan mendesak DPR agar memasukkan alokasi dana ganti rugi bagi warga empat desa di luar peta terdampak itu. “Keadaan mendesak. Warga juga butuh dana untuk evakuasi dan jatah hidup,” tambahnya.Maimun menjelaskan, jika pemerintah pusat tidak memasukkan alokasi dana ganti rugi untuk empat desa itu dalam APBN 2009, dirinya mengharapkan adanya dana tanggap darurat. “Mungkin bukan masuk dalam belanja negara, tapi tetap menganggarkan untuk empat desa,” tutur Maimun.Kata dia, DPRD Sidoarjo telah melakukan koordinasi dengan gubernur Jawa Timur untuk mengirimkan proposal alokasi tanggap darurat kepada DPR sebelumnya. “Kami sudah mengirimnya lebih dari tiga kali dan belum ada jawaban,” katanya.Dalam proposal tanggap darurat itu, pansus mengusulkan adanya uang kontrak, jatah hidup, evakuasi, dan rumah tinggal sementara dengan tipe 36. Untuk memenuhi proposal tersebut, DPRD Sidoarjo mengajukan alokasi dana sebesar Rp 57 miliar.Usul itu tertuang dalam proposal yang juga sudah dikonsultasikan dengan menteri pekerjaan umum (PU). “Semua cara sudah kami tempuh. Keputusan terakhir ada di tangan pusat,” ucapnya.(nuq/riq)