Setahun lebih satu bulan sudah masyarakat sidoarjo hidup berdampingan dengan lumpur panas Lapindo. Persoalan yang terjadi akibat lumpur ini begitu amat besar dampaknya tidak hanya terhadap masyarakat Sidoarjo saja tetapi juga menyentuh warga Jawa Timur bagian selatan dan timur. Dampak yang terjadi akibat lumpur ini tidak hanya terkait dengan urusan lingkungan hidup saja tetapi juga menyentuh habis tatanan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat khususnya yang langsung terkena lumpur Lapindo ini.

Di sisi lain, sudah setahun pula pemerintah belum bisa memberikan ketegasan terhadap Lapindo terkait dengan kepastian hukum dan ganti rugi atas aset warga. Irosnisnya, penanganan lumpur yang semakin hari dampaknya semakin tidak bisa terantisipasi dengan teliti oleh pemerintah. Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Sidoarjo dan menetap selama 4 hari untuk tinggal di daerah sekitar lumpur Lapindo sepertinya menjadi harapan bagi seluruh rakyat Sidoarjo dan Jawa Timur. Namun, ada satu pertanyaan yang timbul: kenapa baru sekarang SBY mau melakukan pengawasan lebih padahal perjuangan korban untuk melakukan aksinya dalam rangka menarik perhatian pemerintah tidak kurang-kurangnya. Bahkan, mereka melakukan aksi ke Jakarta dengan dana sendiri. Beberapa hari sebelum presiden memutuskan untuk tinggal di Sidoarjo, interpelasi untuk masalah Lapindo dan warna pentas politik nasional dengan koalisi golkar dan PDIP menjadi berita yang menghangat di depan kita. Tentunya, kita berharap apa yang dilakukan oleh SBY untuk berkonsentrasi mempercepat ganti rugi warga bukan dipicu oleh dua kejadian di atas yang memang menurunkan citra dan popularitas SBY. Tetapi bila reaksi tanggap SBY itu dikarenakan dua peristiwa itu maka tindakan tersebut hanyalah lebih hanyalah lip service belaka demi tujuan praktis, pemilu 2009. Tentunya lip service ini menjadi kenyataan bila sepeninggalnya SBY dari Sidoarjo penanganan bukannya bertambah cepat dan mudah dalam pengurusan ganti rugi tetapi tidak berubahnya perlakuan Lapindo terhadap korban maka itu sudah menjadi bukti bahwa rakyat kembali menjadi korban untuk kepentingan penguasa. �

Maka untuk mencegah hal ini terjadi maka PKS meminta kepada SBY sebelum meninggalkan sidoarjo membuat pernyataan dan menegaskan komitmen dalam bentuk kesepakatan tertulis (kontrak sosial) dengan korban dan seluruh rakyat Sidoarjo bahwa presiden bertanggung-jawab atas percepatan ganti rugi dengan maksimal. Harapan kita tidak ada lagi penundaaan pembayaran ganti rugi. Dan selesai sudah ganti rugi kepada warga serta penanggulangan lumpur lapindo semakin baik. Bila ini tidak terjadi, sudah sangat wajar bila rakyat Sidoarjo dalam pilpres 2009 tidak memilih SBY kembali.

Sidoarjo, 25 Juni 2007
Ketua Umum DPD PKS Sidoarjo,

Aditya Nindyatman ST