DPD PKS Sidoarjo

(Jawa Pos, 30/08/07) SIDOARJO-Satuan-satuan kerja (satker) pemkab menyangkal analisis penyerapan anggaran yang diungkap DPRD. Data dewan dianggap ketinggalan (out of date) sehingga tidak layak untuk menilai kinerja pemkab buruk.

Salah satu satker yang memprotes keras adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Kepala Dispendukcapil Ahmad Sujiyanto menegaskan, instansinya sudah menyerap sekitar 50 persen dari anggaran belanja langsung (belanja untuk pelayanan publik, Red). “Yang diungkapkan anggota dewan itu sudah out of date. Itu data lama. Saat ini, kami sudah menyerap anggaran sekitar Rp 1,8 miliar,” jelas Ahmad.

(more…)

(Jawa Pos, 29 Agustus 2007) Sidoarjo – DPRD menyoroti kinerja satuan-satuan kerja (satker) Pemkab Sidoarjo. Dari sisi penyerapan anggaran dalam APBD 2007, kinerja satker dinilai rendah. Pengajuan rencana anggaran tinggi tapi realisasinya minim. Sekkab Moch. Rochani menyatakan tidak percaya terhadap penilaian dewan tersebut.

Penilaian kinerja satker itu diungkapkan legislator dari Komisi A (pemerintahan) DPRD Sidoarjo Helmy Musa. Menurut legislator asal PKS tersebut, dari anggaran Rp 77 miliar yang disiapkan untuk 14 satker mitra kerja komisi A itu, yang terserap hanya Rp 17 miliar. Kondisi tersebut dilihat dari penyerapan anggaran hingga semester pertama, Juli 2007. “Itu berarti hanya terserap sekitar 22 persen. Sangat kecil,” ungkapnya. (more…)

Libatkan Semua PihakHelmy Musa (Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo)

(Surya 22 Agustus 2007) Prinsipnya, tanah wakaf tetap harus ada penggantian, agar tidak menguap begitu saja. Jika melalui proses ikatan jual beli yang dilaksanakan PT Minarak Lapindo Jaya tidak bisa menyelesaikannya, libatkan saja pihak-pihak terkait seperti Departemen Agama, BPN, dan pemkab. Mereka akan membicarakannya untuk mencari solusi terbaik.

Saya sendiri terus terang tidak bisa memberikan solusi, sebab di sini ada dua masalah yang melandasinya, yaitu hukum agraria yang biasa digunakan untuk acuan penyelesaian masalah pertanahan umum, dan hukum agama yang melanda-si masalah-masalah yang berkaitan dengan agama. Mana di antara kedua hukum tersebut yang paling cocok untuk dipakai sebagai dasar penyelesaian tanah wakaf yang terkena lumpur?(tug) (more…)

“Semut yang bergerak lebih baik daripada gajah yang diam.”

Sepenggal kalimat mutiara inilah yang disitir oleh Syarif Muhtarom (Anggota DPRD Komisi D) di dalam pertemuan ranting-ranting di seluruh DPC Gedangan pada Minggu malam, 19 Agustus. Maksud beliau adalah mengingatkan
ketiadaan kegiatan DPC yang berlangsung selama beberapa bulan.

Kevakuman kegiatan inilah yang dibahas 12 orang pengurus malam itu serayamenikmati sajian makan malam di Rumah Makan Gringging Lombok di Ruko Gateway Gedangan. Mereka terlihat serius.

Dinner plus itu juga diwarnai dengan sharing dari ranting-ranting berupa keluhan dan ekspektasi ke depan.

perda-badan-permusyawaratan-desa.zip

perda-kedudukan-keuangan-kepala-desa-dan-perangkat-desa.zip

perda-kerjasama-desa.zip

perda-pedoman-penyusunan-organisasi-dan-tata-kerja.zip

perda-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa.zip

perda-sumber-pendapatan-desa.zip

perda-tata-cara-pembentukan-dan-pengelolaan-badan-usaha-milik-desa.zip

perda-tata-cara-pemilihan-pencalonan-pengangkatan-pelantikan-dan-pemberhentian-kepala-desa.zip

Syarif Muhtarom, aleg PKS untuk Komisi D, menyelenggarakan reses di kecamatan Balong Bendo. Acara dengan pendapat sekaligus sosialisasi anggaran yang dihadiri para perangkat desa di wilayah Balong Bendo itu berlangsung pada Minggu 27 Mei 2007, dari sore hingga maghrib.

Salah satu materi yang disampaikan Syarif Muhtarom dapat di-download di sini.

anggaran.zip

Saat reses aleg PKS di RM Ganjaran pada Sabtu kemarin, saya mendapat contoh pengaduan masyarakat ke DPRD. Contoh itu berkaitan dengan masalah pertanahan di desa. Biasa, kasus tukar guling tanah desa. Ada banyak kasus serupa yang saya dengar di desa-desa lain.

Saya menscannya dan mempublikasikannya di sini. Semoga bermanfaat untuk advokasi desa.

pengaduan1.zip

pengaduan2.zip

pengaduan3.zip

tanggapan1.zip

tanggapan2.zip

Sidoarjo (Sby Pagi) – Pemkab Sidoarjo seharusnya memberikan keringanan atau membebaskan biaya pendidikan bagi siswa korban banjir lumpur panas Lapindo di Porong. Pasalnya, hidup mereka (korban lumpur, red) sangat memprihatinkan. Apalagi para orang tua wali murid banyak yang tidak bisa menjalankan aktifitas maupun bekerja akibat adanya banjir lumpur ini. “Para orang tua murid disana (porong, red) banyak yang menganggur dan tidak bisa bekerja lagi, kata Helmi Musa, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo dari PKS.

Bermacam-macam alasannya, ada yang tidak bisa bekerja karena perusahaan tempat ia bekerja terendam lumpur, ada juga sawah yang menjadi tumpuan hidupnya dalam bercocok tanam, hilang terendam lumpur, dan masih banyak alasan yang lainnya. “Untuk mencukupi keluarga setiap harinya mereka bersusah payah apalagi harus tetap menanggung biaya sekolah anak saat musibah banjir lumpur datang dan menyengsarakan mereka, ” tambahnya. Maka dari itu, lanjut Helmi, ia meminta kepada Pemkab Sidoarjo untuk benar-benar memikirkan, mengutamakan dan mewujudkan solusi masalah ini. “Kalau tidak menggratiskan, berilah mereka keringanan. Dan ini tidak menyalahi aturan, karena sesuai dengan program pemerintah yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),”pungkasnya kemarin. (isa)

Sidoarjo (Sby Pagi) – Pemkab Sidoarjo seharusnya memberikan keringanan atau membebaskan biaya pendidikan bagi siswa korban banjir lumpur panas Lapindo di Porong. Pasalnya, hidup mereka (korban lumpur, red) sangat memprihatinkan. Apalagi para orang tua wali murid banyak yang tidak bisa menjalankan aktifitas maupun bekerja akibat adanya banjir lumpur ini. “Para orang tua murid disana (porong, red) banyak yang menganggur dan tidak bisa bekerja lagi, kata Helmi Musa, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo dari PKS.

Bermacam-macam alasannya, ada yang tidak bisa bekerja karena perusahaan tempat ia bekerja terendam lumpur, ada juga sawah yang menjadi tumpuan hidupnya dalam bercocok tanam, hilang terendam lumpur, dan masih banyak alasan yang lainnya. “Untuk mencukupi keluarga setiap harinya mereka bersusah payah apalagi harus tetap menanggung biaya sekolah anak saat musibah banjir lumpur datang dan menyengsarakan mereka, ” tambahnya. Maka dari itu, lanjut Helmi, ia meminta kepada Pemkab Sidoarjo untuk benar-benar memikirkan, mengutamakan dan mewujudkan solusi masalah ini. “Kalau tidak menggratiskan, berilah mereka keringanan. Dan ini tidak menyalahi aturan, karena sesuai dengan program pemerintah yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),”pungkasnya kemarin. (isa)

Jawa Pos, Rabu & Jum’at, 1 & 3 Nov 2006.
SIDOARJO – Uang gedok ternyata sudah menjadi tradisi yang berurat dan berakar di kalangan DPRD Sidoarjo. Belum tuntas isu tentang uang gedok PAK (Perubahan Anggaran dan Kegiatan) APBD 2006, kemarin muncul lagi isu tentang uang gedok APBD 2006. Itu terungkap dari pengakuan terbuka Syarif Muhtarom, anggota DPRD Sidoarjo dari PKS yang tergabung dalam FKB-Keadilan. Dia mengatakan, uang gedok PAK APBD 2006 itu bukan sekadar isapan jempol. Sebelumnya, dirinya pernah ditawari untuk menerima uang gedok APBD 2006 sebesar Rp 10 juta per orang. “Saya tidak tahu, itu uang apa. Yang jelas, saya disuruh mengambil di ruang Sekretaris DPRD (Sekwan). Dulu, waktu penggedokan APBD juga ada, nilainya Rp 10 juta per orang, tapi diambil melalui fraksi,” beber legislator PKS dari dapil Waru dan Taman itu. (more…)