“Propinsi Jawa Timur adalah salah satu daerah terbesar dalam menyuplai hasil pertanian di dalam negeri. Itu artinya potensi di Propinsi ini sangat besar dan Pemerintah sudah seharusnya memperhatikan sektor pertanian ini. Disisi lain, jika di rata-rata menurut badan statistik hampir setiap keluarga penduduk di Indonesia khususnya di Propinsi Jawa Timur hanya mempunyai tanah tidak lebih dari 0,8 hektar dan tingkat kemiskinan petani mencapai 70%. Ini berarti ada jurang yang dalam ketika kita membaca statemen tersebut” ditegaskan Ir. H. Artono, anggota Komisi B DPRD Jatim yang juga seorang pengusaha.

Parahnya lagi tanah pertanian di Jatim sudah banyak yang rusak dikarenakan pupuk kimia yang beredar selama ini. Ini mengakibatkan petani sering kali gagal panen. Program subsidi pupuk pemerintah belum memberikan solusi yang konkrit bagi petani. Ini dikarenakan ditengarahi adanya mafia pupuk yang bermain disini. Sekali lagi petani kecil yang menjadi korbannya.

Dari sinilah komisi B DPRD Jatim berinisiatif untuk menjembatani antara pihak pemerintah dan petani untuk memunculkan raperda tata kelola bahan pupuk organik di Jatim. Namun menurut Ir.H. Artono yang berasal dari FPKS, raperda ini sangat dilematis.

Sebenarnya untuk kasus pupuk organik di wilayah Jatim ini cukup dibuatkan Pergub. Walhasil baik Pergub/Raperda ini diharapkan akan menguntungkan semua stakeholders yang ada. Diantara keuntungan bagi petani adalah petani diharapkan bisa lebih produktif dengan cara membuat pupuk organik sendiri (home industri) dan meminimkan biaya masa tanam dan juga subsidi pemerintah bisa langsung ke petani.

(Ir. H. Artono adalah anggota Komisi B dan anggota FPKS DPRD Jawa Timur)

Dipublikasi ulang oleh Admin DPD PKS Sidoarjo

Konten lainnya:

• Kesejahteraan Petani Jatim Dipertanyakan
• Alternatif Mencapai Kemutlakan 20% Anggaran pendidikan
• Pengelolaan Aset Jawa Timur
• Dua Raperda Hilang Dari Pergub
• Dewan Desak Inspektorat Umumkan ke Publik

Tidak kunjung selesainya dampak lumpur Lapindo membuat berbagai kalangan gerah. Apalagi, sejauh ini, pemerintah terlihat tenang-tenang saja. Hampir semua tindakan pemerintah yang terkait dengan luapan lumpur Lapindo terkesan reaktif, pemerintah bertindak jika ada kejadian. Tidak ada upaya pencegahan.

“Bencana ini berjalan lima tahun pada Mei nanti. Tetapi, hingga saat ini, sikap pemerintah belum jelas,” kata Anggota Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman.

Potitikus PKS tersebut mengung-kapkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selalu menunggu munculnya masalah. Tidak ada upaya pemberian informasi yang masif kepada masyarakat untuk pencegahan khususnya di area yang dekat dengan luapan. “Seharusnya, pemerintah bersikap preventif, bukan reaktif. Dengan begitu, masyarakat merasa aman karena tertangani sejak awal” ungkapnya.

Salah satu contohnya, dikeluarkannya perpres, yakni Perpres 14 Tahun I 2007, Perpres 48 Tahun 2008, dan Perpres 40 Tahun 2009. Perpres keluar setelah ada kejadian yang merugikan masyarakat. Peta terdampak bertambah menjadi tiga desa dengan didahului melubernya lumpur yang memicu demonstrasi.

Seharusnya, kata Aditya, satu perpres saja cukup untuk meng-cover seluruh permasalahan. Misalnya, satu perpres mengidentifikasikan radius berapa kilometer yang tidak layak huni. Jika kawasan di sekitar radius yang ditentukan tidak layak huni, cara penanganannya ditentukan. Pemerintah tidak perlu menunggu masyarakat terkatung-katung. “Yang terjadi saat ini, pemerintah membiarkan masyarakat sekitar mengantisipasi sendiri masalah mereka,” ungkap Aditya.

Salah satu contoh yang merugikan masyarakat, kata Aditya, tidak kunjung turunnya perpres untuk 45 RT yang dinyatakan tidak layak huni. Padahal, hasil kajian tim independen yang ditunjuk Pemprov Jatim sudah keluar. Masyarakat dipaksa menunggu tanpa kepastian.

Nasib warga di perpres lainnya serupa. Pembayaran ganti rugi tidak sesuai dengan Perpres 14 Tahun 2007. Tetapi, tidak ada tindakan dari pemerintah. Penentuan korban lumpur di Perpres 40 tahun 2009 masih simpang siur. Ketidaktegasan pemerintah tersebut akhirnya dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Akibatnya, beban masyarakat bertambah.

Akibatnya, masyarakat tidak puas terhadap pemerintah. Umbul kesan bahwa pemerintah pusat tidak serius dan tidak fokus dalam penanganan lumpur Lapindo. “Sampai kapan masyarakat diombang-ambingkan dalam masalah yang tidak pasti?” katanya.

Aditya meminta pemerintah dan Lapindo segera melakukan kewajiban masing-masing agar tidak memberatkan masyarakat. Wacana tersebut akan dibawa ke Jakarta saat pansus melakukan konsultasi.

Pasus Lumpur DPRD Sidoarjo baru disahkan awal bulan lalu. Mereka membuka pintu lebar-lebar kepada warga korban lumpur yang lumpur yang ingin megadukan permasalahan yang dihadapi. (sha/cl2/ib)

Sumber: Jawa Pos, 14/03/11

Dipublikasi ulang oleh Admin DPD PKS Sidoarjo

Konten lainnya:

• Gubernur: Warga Harus Dilibatkan
• Lapindo Akan Ngebor Tanggulangin
• Warga 45 RT Desak Masuk Peta Terdampak
• Dewan Juga Tolak Rencana Pengeboran Tanggulangin
• RTH Bekas PPL harus Diawasi

Komisi D yang membidangi pendidikan tersebut telah mengundang pihak Dinas Pendidikan. Selain menanyakan try out, dewan juga menanyakan persiapan Unas dan Penerimaan Siswa Baru (PSB).

Sedangkan mengenai sistem penilaian Unas, Habibul Muiz menyebutkan berdasarkan keputusan Mendiknas yang baru bakal memberi ruang otoritas penilaian kelulusan kepada pihak sekolah 40 persen. Untuk itu, diknas dianggap perlu mengawal, bahkan jika perlu, membuat MoU dengan pihak sekolah. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. (rud)

Sumber: Radar Surabaya, 12/03/11

Dipublikasi ulang Admin DPD PKS Sidoarjo

Konten lainnya:

• RTH Bekas PPL harus Diawasi
• Pansus Nilai Pemerintah Tak Sistematis
• Warga 45 RT Desak Masuk Peta Terdampak
• Gubernur: Warga Harus Dilibatkan
• Lapindo Akan Ngebor Tanggulangin

Selama ini, survei untuk menentukan layak tidaknya tempat tinggal mereka sebenarnya sudah dilakukan. Namun hasil survei itu ternyata tak kunjung ada tindak lanjutnya. Untuk itu, mereka berharap keberadaan panitia khusus lumpur yang dibentuk dewan bisa menjembatani aspirasi warga.

“Kita ingin dipertemukan dengan pemerintah pusat karena yang memutuskan adalah pemerintah pusat,” tegasnya.

Jika dilihat kondisi yang ada, kawasan 45 RT memang sangat memprihatinkan. Karena sejak adanya sem-buran lumpur, mereka selalu dihantui rasa was-was. Belum lagi, munculnya bubble dekat pemukiman dan bau gas juga merubah kondisi hidup warga yang sebelum ada semburan Lumpur, desanya tenang.

“Kami semua saat ini tinggal di wilayah yang dikepung tanggul yang sewaktu-waktu bisa saja ambrol,” tegasnya.

Atas aspirasi yang disampaikan, Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, M Zainul Lutfi mengatakan akan menindaklanjuti. Termasuk bakal berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jatim yang melakukan survei layak tidaknya kondisi wilayah di 45 RT tersebut.

“Sebelum ke pemerintah pusat, akan kita konsultasikan dulu ke pemerintah provinsi,” katanya.

Aditya Nindyatman, anggota pansus Lumpur, menambahkan, saat ini, pemerintah pusat dinilai tidak lagi serius, dan terkesan melupakan masalah lumpur. Padahal, masih banyak persoalan lumpur yang belum tuntas, di antaranya pembayaran ganti rugi yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo.

Masyarakat sekitar lumpur yang menjadi korban dampak lumpur juga belum tertangani. Padahal gubernur sudah menetapkan wilayah tidak layak huni. Dan hal itu belum ada respon dari pemerintah pusat. (rud)

Sumber: Radar Surabaya, 12/03/11

Dipublikasi ulang Admin DPD PKS Sidoarjo

Konten lainnya:

• Pansus Nilai Pemerintah Tak Sistematis
• Gubernur: Warga Harus Dilibatkan
• Lapindo Akan Ngebor Tanggulangin
• Dewan Juga Tolak Rencana Pengeboran Tanggulangin
• RTH Bekas PPL harus Diawasi

Problem kemacetan di Jalan Raya Porong yangmenahun diharapkan teratasi pada September mendatang. Harapan itu muncul setelah Pemprov Jatim mempercepat pembangunan jalan arteri Porong yang terletak di sebelah barat arter Porong lama.

Menurut Gubernur Jatim Soekarwo, saat ini, pihaknya sudah melakukan pembangunan fisik. “Sudah mulai dicor dan diplester sejak akhir Februari,” ucap orang nomor satu di jajaran pemerintahan Jawa Timur tersebut. Targetnya, pada awal September, sudah bisa dioperasikan dan digunakan.

Menurut dia, target pembangunan diharapkan selesai enam bulan. “Jadi hltung-hitungannya, akhir Agustus sudah bisa selesai,” tambahnya. Dengan perhitungan molor selama seminggu, awal September, pembangunannya sudah kelar.

Hanya Soekarwo mengatakan memang masih ada masalah dengan pembebasan lahan seluas 17 ribu meter persegi. Menurut dia, masyarakat kini sudah pintar. “Yang awalnya sawah, sudah diuruk. Jadi seperti sudah menjadi lahan (kering, Red). Pintarnya agak kebablasan,” tambahnya kemudian terkekeh.

Namun, Soekarwo mengatakan, tim appraisal sudah mendatanya sebagai sawah. Jadi, harga ganti rugi yang disiapkan adalah ganti rugi sawah. “Tidak bisa diakali begitu saja. Apalagi, ini untuk kepentingan umum yang lebih besar,” ucap pria kelahiran Madiun tersebut

Soekarwo mengatakan segera mengambil langkah konsinyasi. “Saya sudah bertemu dengan Pak Saiful (Bupati Sidoarjo) untuk segera melakukan konsinyasi. Target pembangunan harus dikejar,” ucapnya. Meski mengambil langkah konsinyasi, langkah persuasif tetap terus dilakukan.

Dalam pertemuan dengan Saiful Ilah itu, Soekarwo juga membahas mengenai masalah eksplorasi rninyak di Desa Kalidawir, Tanggulangin. Meski sudah mengantongi izin dari BP Migas, Soekarwo meminta masyarakat juga dilibatkan.

“Tidak bisa masyarakat setempat ditinggal begitu saja. Bagaimanapun, harus ada pembicaraan dengan masyarakat. Ini sudah amanah UUD 1945,” tegas mantan Sekdaprov dan Kadispenda Jatim tersebut. Bahkan, Soekarwo mengatakan bupati Sidoarjo bisa menghentikan eksplorasi tersebut bila masyarakat menolaknya.

“Harus duduk bersama, dibicarakan dulu apa yang jadi masalah. Masalah mengebor tak boleh hanya berbekal izin. Tapi, juga harus dipikirkan amdalnya baik lingkungan maupun sosialnya,” tuturnya.

Apakah itu juga merupakan barganining position kepada Lapindo untuk segera membayar kekurangan ganti rugi terhadap penduduk yang tinggal di kawasan peta terdampak? Soekarwo menolaknya. “Tida adabarganining position. Sebab, semuanya sudah jelas. Apalagi, Lapindo klni mulai membaik, bisa dilihat dari posisi di IHSG (indeks harga saham gabungan),” tegasnya.

Semetaraitu, puluhan korban lumpurkemarin (11/3) datang ke DPRD Sidoarjo. Mereka adalah warga 45 RT yang masuk dalam area tidak layak huni. Mereka ingin bertemu dengan pansus lumpur. Tujuannya: warga minta difasilitasi ke Jakarta untuk mempertanyakan naslb mereka yang kian tidak jelas.

“Kami ingin difasilitasi ke Jakarta agar ada kejelasan dengan nasib kami,” ujar Adib Rosadi, salah seorang wakil warga dari Besuki Timur.

Adib mengungkapkan bahwa warga di desa-desa yang termasuk wilayah tidak layak huni itu sudah lama menderita. Tidak hanya kekurangan air bersih, warga juga setiap hari harus menghirup gas yang keluar dari bubble di desa-desa mereka.

Antrean jeriken untuk mendapatkan air bersih sudah menjadi pemandangan sehari-hari di 45 RT itu. Selain air bersih, warga di 45 RT tersebut tidak mendapatkan bantuan apa pun.

Menanggapi hal itu, Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo M. Zainul Lutfi mengungkapkan bahwa wajar warga resah. Sebab, pemprov melalui tim independen sudah menetapkan 45 RT tersebut sebagai wilayah yang tidak layak huni. “Karena tidak layak huni, seharusnya daerah ini tidak ditinggali lagi,” ungkapnya. Namun, sampai detik ini, belum ada keputusan lain, baik dari pemprov maupun pemerintah pusat setelah penetapan wilayah tidak layak huni tersebut.

Di sisi lain, Wakil Ketua Pansus Lumpur Mundzir Dwi Ilmiawan menyatakan pihaknya akan mengirimkan surat ke pemprov Jatim terlebih dahulu. Pasalnya, merekalah yangmengeluarkan rekomendasi wilayah tidak layak huni itu. Seharusnya, pemprov juga bertanggung jawab untuk memperjuangkan nasib warga. “Jika memang harus ke Jakarta, kami usahakan untuk memfasilitasi. Jika warga ke sana sendirian, kasihan. Mereka tidak tahu harus ketemu siapa,” katanya.

Sementara itu, anggota Pansus Lumpur Aditya Nindyatman beranggapan bahwa pemerintah pusat sudah melupakan nasib korban lumpur. Bukan hanya warga 45 RT, melainkan seluruh korban lumpur.

Salah satunya adalah korban yang masuk dalam Perpres 14 Tahun 2007. Skema pembayaran dalam perpres itu adalah dibayar 20 persen dulu, setelah itu 80 persen. Namun kenyataannya, PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) melanggar perpres tersebut. Mereka membayar sisa 80 persen dengan cara dicicil. Selain itu, banyak pembayaran yang tidak jelas. Sayang, pemerintah pusat tidak bertindak sama sekali.

“Begitu juga penanganan dampak sosial korban lumpur,” ujar politikus PKS itu. “Sepertinya pemerintah pusat malah secara halus menyerahkan masalah ini kepada pemkab,” tambah Aditya.

Padahal, pemerintah melalui BPLS sudah menganggarkan Rp l,2 triliun yangsebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan warga sekitar. Apalagi sejauh ini BPLS terkesan lambat. Anggaran 2010 saja hanya terserap sebagian kecil. (ano/sha/c7/c6/ib)

Sumber: Jawa Pos, 12/03/11

Dipublikasi ulang oleh Admin DPD PKS Sidoarjo

Konten lainnya:

• Pansus Nilai Pemerintah Tak Sistematis
• Lapindo Akan Ngebor Tanggulangin
• Warga 45 RT Desak Masuk Peta Terdampak
• Dewan Juga Tolak Rencana Pengeboran Tanggulangin
• RTH Bekas PPL harus Diawasi

Jawa Timur adalah Provinsi yang sangat besar dengan potensi yang melimpah. Tak perlu ditanyakan lagi banyaknya sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, serta aspek penunjang lainnya. Provinsi ini pun memiliki catatan sejarah yang panjang sejak berdirinya Republik Indonesia. Besarnya potensi dan penjangnya catatan sejarah Jatim tentunya menginggalkan banyak aset yang dapat menunjang pendapatan daerah. Akan tetapi, terdapat suatu ironi terkait aset Jatim.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki aset yang dibukukan dalam neraca 2010 sebesar 24,7 triliun rupiah. Angka ini masih di bawah nilai aset yang dimiliki oleh sebuah produsen rokok di Jatim. Juga d ibawah nilai kekayaan seorang trilyuner yang dilansir oleh majalah Forbes pekan lalu.

Ada dua pertanyaan yang tersimpan di balik masalah aset jawa timur ini. Pertama, benarkah aset jatim hanya sebesar itu? Kedua, bagaimana penanganan aset selama ini?

Dari pengawasan yang dilakukan oleh FPKS, terdapat data-data yang meragukan validitas data yang ada. Di antaranya, ditemukan nilai aset sebuah rumah dinas milik dinas pertanian yang berlokasi di Jatim dengan nilai hanya 600 ribu rupiah. Meskipun data luasannya hanya kecil, namun nilai 600 ribu rupiah sangatlah janggal. Di sisi lain, terdapat data sebuah musholla milik dinas perindustrian dan perdagangan yang nilainya 2.7 miliar rupiah.

Dari pengelolaan aset yang ada, pada tahun lalu pemerintah Provinsi Jatim hanya mendapat pemasukan dana sekitar 56 M. Sangat tidak pantas dibandingkan nilai total aset yang dimiliki. Hal ini menyiratkan bahwa masih banyak permasalahan seputar manajemen aset yang perlu ditingkatkan. Masih banyak aset propinsi yang tidak jelas legalitasnya. Banyak pula yang legalitasnya tidak ada masalah, namun ditempati pihak lain.

Salah satu contohnya adalah tanah di Madiun yang kemudian digunakan untuk Gedung Graha Bakti Praja Kota Madiun. Keberadaan aset itu diungkit Pemprov dan DPRD Jawa Timur. Hari kamis tanggal 3 Maret lalu komisi C melakukan sidak ke lokasi tersebut. Pemprov dan Dewan kompak mendesak Pemkot Madiun memberi kejelasan status. Apakah akan sewa, dibeli, atau ruislag (tukar guling)?

Aset tanah pemprov yang dipakai untuk gedung Graha Bhakti Praja luasnya 2.119 meter persegi. Sertifikat kepemilikan pemprov atas tanah ini masih ada. Hanya saja, tanah ini dipinjam pakai oleh pemkot. Tapi masalahnya, peruntukannnya berbeda dengan apa yang disampaikan saat pengajuan dan pemakaian. Pengajuan pertama dilakukan pemkot tahun 1991 untuk kantor Dinas Pendapatan Kota Madiun. Selanjutnya, diperbarui 1994. Pada tahun 1995, pemkot kembali mengajukan izin merenovasi bangunan untuk kantor Dinas Pendapatan Kota Madiun. Penggunaan yang berorientasi kepada kepentingan umum membuat Pemprov memberikan izin. Akan tetapi, ketika aset ini digunakan untuk kegiatan yang bersifat komersil, seharusnya ada perjanjian yang jelas tentang tanah tersebut, mengingat Pemprov harus mempertanggungjawabkan seluruh aset yang dimiliki.

Pada Juli 2010, Gubernur sudah menyurati Pemkot. Surat sudah direspons dan dibalas. Tapi, hingga awal Maret 2011, masalah aset itu belum beres. Terdapat sinyal Pemkot lebih sepakat membeli daripada menyewa aset tersebut. Sejauh ini, jika dihitung dari NJOP aset tanah di Jalan Pahlawan itu sekitar Rp 3,9 miliar. Jika dalam penghitungannya melibatkan konsultan, bisa menjadi Rp 10 miliar. Pebedaan harga itu terjadi karena NJOP tidak memperhatikan sisi strategis lokasi aset tersebut.

Contoh di Madiun ini merupakan contoh kecil pengelolaan aset Jatim yang bermasalah. Seandainya permasalahan pengelolaan aset Jatim ini dapat diselesaikan seluruhnya, potensi untuk mewujudkan Jatim yang adil dan sejahtera dapat segera terwujud.

Butuh perjuangan panjang yang disertai kerja keras dan kerja ikhlas untuk mewujudkan harapan tersebut.

Sumber: Radar Madiun, Jumat, 04/03/11

Dipublikasi ulang oleh Admin DPD PKS Sidoarjo

Konten lainnya:

• Kesejahteraan Petani Jatim Dipertanyakan
• Alternatif Mencapai Kemutlakan 20% Anggaran pendidikan
• Raperda Tata Kelola Bahan Pupuk Organik di Jawa Timur yang Dilematis
• Dua Raperda Hilang Dari Pergub
• Dewan Desak Inspektorat Umumkan ke Publik