(Jawa Pos, 27/02/08) Sidoarjo - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sidoarjo, penggodok raperda pendidikan, membidik program community development (comdev) perusahaan untuk mengupayakan erwujudnya wajib belajar 12 tahun.Anggota pansus raperda pendidikan Syarif Muhtarom mengatakan comdev adalah kucuran dana hibah dari perusahaan-perusahaan sebagai bentuk kepedulian pada warga sekitar. Di Sidoarjo, comdev belum terlaksana secara intensif. “Di antara sekitar […]

(Harian Bangsa, 01/02/08) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan segera memberikan kepastian hukum untuk menghapus retribusi biaya pemakaman bagi korban lumpur yang mengubur jenazah keluarga atau kerabatnya di pemakaman Delta Praloyo. Pasalnya, biaya pemakaman yang dipatok Rp 1,5 juta tersebut sangat berat dirasakan bagi keluarga korban lumpur Lapindo yang kini ngon-trak rumah di luar area dampak semburan […]

(Jawa Pos, 31/01/08) Keinginan DPRD untuk segera mendapat dem-deman mobil dinas (mobdin) harus dipendam dulu. Itulah, setidaknya, pendapat dari Sekretaris Komisi A (pemerintahan) Helmy Musa. Meski pengha-pusan tidak melanggar aturan, Helmy meminta dewan menunggu perda tentang pengelolaan kekayaan daerah digedok.

(Kompas, 28/01/08) Sejumlah korban lumpur Lapindo yang telah menandatangani surat kesepakatan pemesanan rumah dengan PT Minarak Lapindo Jaya mulai khawatir dengan tidak segera diungkap dan ditunjukkannya lokasi rumah yang ditawarkan Lapindo di Sukodono, Sidoarjo.”Para korban khawatir karena mekanisme yang dipakai PT Minarak seperti membeli kucing dalam karung,” kata anggota DPRD Sidoarjo dari Partai Keadilan Sejahtera, […]

(Jawa Pos, 06/09/07) SIDOARJO-DPRD Sidoarjo memastikan tidak akan ada pembahasan perubahan anggaran dan kegiatan (PAK) dalam APBD 2007. Keputusan itu diambil setelah serangkaian rapat melibatkan panggar, panmus, serta gabungan ketua komisi dan fraksi di dewan. Namun, Bupati Win Hendrarso berpendapat PAK tetap perlu.Keputusan dewan itu dituangkan dalam surat DPRD kepada bupati bernomor 170//2922/404.2/2007 tentang […]

(Jawa Pos, 30/08/07) SIDOARJO-Satuan-satuan kerja (satker) pemkab menyangkal analisis penyerapan anggaran yang diungkap DPRD. Data dewan dianggap ketinggalan (out of date) sehingga tidak layak untuk menilai kinerja pemkab buruk.
Salah satu satker yang memprotes keras adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Kepala Dispendukcapil Ahmad Sujiyanto menegaskan, instansinya sudah menyerap sekitar 50 persen dari anggaran belanja […]

(Jawa Pos, 29 Agustus 2007) Sidoarjo - DPRD menyoroti kinerja satuan-satuan kerja (satker) Pemkab Sidoarjo. Dari sisi penyerapan anggaran dalam APBD 2007, kinerja satker dinilai rendah. Pengajuan rencana anggaran tinggi tapi realisasinya minim. Sekkab Moch. Rochani menyatakan tidak percaya terhadap penilaian dewan tersebut.
Penilaian kinerja satker itu diungkapkan legislator dari Komisi A (pemerintahan) DPRD Sidoarjo Helmy […]

Libatkan Semua PihakHelmy Musa (Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo)
(Surya 22 Agustus 2007) Prinsipnya, tanah wakaf tetap harus ada penggantian, agar tidak menguap begitu saja. Jika melalui proses ikatan jual beli yang dilaksanakan PT Minarak Lapindo Jaya tidak bisa menyelesaikannya, libatkan saja pihak-pihak terkait seperti Departemen Agama, BPN, dan pemkab. Mereka akan membicarakannya untuk mencari […]

“Semut yang bergerak lebih baik daripada gajah yang diam.”
Sepenggal kalimat mutiara inilah yang disitir oleh Syarif Muhtarom (Anggota DPRD Komisi D) di dalam pertemuan ranting-ranting di seluruh DPC Gedangan pada Minggu malam, 19 Agustus. Maksud beliau adalah mengingatkan
ketiadaan kegiatan DPC yang berlangsung selama beberapa bulan.
Kevakuman kegiatan inilah yang dibahas 12 orang pengurus malam itu serayamenikmati […]

perda-badan-permusyawaratan-desa.zip
perda-kedudukan-keuangan-kepala-desa-dan-perangkat-desa.zip
perda-kerjasama-desa.zip
perda-pedoman-penyusunan-organisasi-dan-tata-kerja.zip
perda-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa.zip
perda-sumber-pendapatan-desa.zip
perda-tata-cara-pembentukan-dan-pengelolaan-badan-usaha-milik-desa.zip
perda-tata-cara-pemilihan-pencalonan-pengangkatan-pelantikan-dan-pemberhentian-kepala-desa.zip