Ahmad Habibul Muiz, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo yang membidani Kesejahteraan Rakyat, meminta Pemkab Sidoarjo segera memberikan perhatian atas kejadian angin puting beliung yang menerpa tiga kecamatan di Sidoarjo, yakni Kecamatan Taman, Krian dan Sukodono.
SIDOARJO-Pelaksanaan ujian nasional (unas) semakin dekat. Yakni, pertengahan Maret mendatang. Fraksi PAN-PKS meminta Dinas Pendidikan Kabupaten (Dikab) Sidoarjo benar-benar memaksimalkan tryout. Hal itu merupakan catatan khusus Fraksi PAN-PKS dalam pandangan umum mereka terhadap RAPBD 2010.
Komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap pelaku ekonomi kecil menengah masih perlu dipertanyakan. Hal ini disebabkan porsi penguatan ekonomi kerakyatan APBD tahun 2010 terkesan dikurangi.
SIDOARJO-Semakin banyak pasien yang dirujuk ke RSUD Sidoarjo, rumah sakit pelat merah itu kian kewalahan. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Komisi D DPRD Sidoarjo dengan RSUD Sidoarjo kemarin (10/11).
Penyusunan RAPBD Sidoarjo tahun 2010 diharapkan mampu mengedepankan azas kemanfaatan bagi masyarakat Sidoarjo.
Selain itu, semangat efisiensi dengan penyerapan anggaran yang proposional dan profesional tiap Satker yang ada, diharapkan juga terlaksana pada 2010 nanti.
Komposisi keanggotaan Badan Musyawarah (Banmus) sebagai salah satu alat kelengkapan dewan akhirnya ditetapkan pada Selasa ini (13/10).
Fraksi PAN-PKS DPRD Sidoarjo semakin percaya diri dalam melakukan pembahasan Tata Tertib DPRD Sidoarjo periode lima tahun ke depan.
Akhirnya, komposisi Pimpinan Fraksi DPRD Sidoarjo masa bakti 2009-2014 lengkap. Ini menyusul pengajuan nama Ahmad Taufik Triyudhono (Gandu) sebagai ketua FPDIP di dewan.
(Jawa Pos, 06/02/09) Komisi A DPRD Sidoarjo memanggil PT Alim Steel pada Senin lalu (19/1). Dewan merekomendasi perusahaan tersebut untuk tidak beroperasi sementara waktu. Alasannya, mereka dianggap melanggar izin hinder ordonantie (HO).
(Duta Masyarakat, 29/01/09) Produksi tabung gas PT Alim Steel di Medaeng, Waru, Sidoarjo, terancam dihentikan karena dinilai melanggar Hinder Ordonantie (HO). Penegasan ini disampaikan Iswahyudi, wakil ketua Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD setempat, Rabu (28/1).
