DPD PKS Sidoarjo

Usulan terhadap penggunaan lahan Pasar Porong Lama menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) menyeruak. Pasalnya, sejak dibongkar, lahan tersebut dikhawatirkan mangkrak. Sehingga, kalau tidak dimanfaatkan, dikhawatirkan jadi pemukiman liar.
(more…)

Manajemen PDAM (perusahaan daerah air minum) Delta Tirta, untuk tahun anggaran 2011 ini, bakal mendapatkan grojokan dana dari Pemkab Sidoarjo. Nilai anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 14 miliar.
(more…)

Besarnya potensi pertanian Jatim tersebut ternyata tidak diimbangi dengan besarnya nilai tambah yang dirasakan oleh petani di wilayah tersebut. Hingga detik ini, pertanian masih menjadi sektor yang kurang prospektif untuk bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini terlihat dari rendahnya indeks inflasi pedesaan atau Nilai Tukar Petani (NTP) di tahun 2010 ini.
(more…)

Realisasi 20% anggaran pendidikan masih menjadi polemik yang belum tuntas. Klaim pencapaian Pemprov Jatim telah mencapai angka tersebut masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Seperti yang dipaparkan oleh anggota Komisi E DPRD Jatim Riyadh Rosyadi, 20% anggaran ternyata masih belum murni ditujukan untuk biaya langsung sektor pendidikan. Prosentase biaya langsung masih mencapai 9% dari total anggaran, sisanya 11% masih berkutat untuk pengeluaran biaya tidak langsung yang kemanfaatan bagi peningkatan kualitas pendidikan tidak terlalu signifikan. Oleh karenanya, pemerintah pusat mendesak adanya pemaksimalan dana mutlak 20% untuk biaya langsung sektor pendidikan ini sehingga masyarakat dapat merasakannya langsung.
(more…)

Benarkah Jawa Timur tahun 2011 akan surplus pangan dan tetap diandalkan sebagai provinsi yang mampu memberi kontributor bagi 20 lebih provinsi di luar Jawa yang selama ini langganan krisis pangan?
(more…)

Terkait dengan Penanganan Dampak Lumpur Lapindo

Tidak kunjung selesainya dampak lumpur Lapindo membuat berbagai kalangan gerah. Apalagi, sejauh ini, pemerintah terlihat tenang-tenang saja. Hampir semua tindakan pemerintah yang terkait dengan luapan lumpur Lapindo terkesan reaktif, pemerintah bertindak jika ada kejadian. Tidak ada upaya pencegahan.
(more…)

Pelaksanaan try out yang digelar pihak sekolah menjelang perisiapan Ujian asional (Unas) diharapkan bukan dijadikan ajang formalilas belaka. Namun benar-benar dijadikan sebagai strategi sekaligus mapping potensi siswa.
(more…)

Warga dari 45 RT di wilayah empat desa dari Mindi, Ketapang, Pamotan, dan Besuki, mendatangi gedung DPRD Sidoarjo. Mereka menyampaikan tuntutan untuk masuk peta terdampak dan memertanyakan tindak lanjut rekomendasi Gubernur Jawa Timur tentang tempat tinggalnya yang tidak layak huni.
(more…)

Wakil 45 RT Minta Difasilitasi ke Jakarta

Problem kemacetan di Jalan Raya Porong yangmenahun diharapkan teratasi pada September mendatang. Harapan itu muncul setelah Pemprov Jatim mempercepat pembangunan jalan arteri Porong yang terletak di sebelah barat arter Porong lama.
(more…)

Oleh : Ir. Yusuf Rohana
Anggota Komisi C dan Ketua FPKS DPRD Jawa Timur

Jawa Timur adalah Provinsi yang sangat besar dengan potensi yang melimpah. Tak perlu ditanyakan lagi banyaknya sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, serta aspek penunjang lainnya. Provinsi ini pun memiliki catatan sejarah yang panjang sejak berdirinya Republik Indonesia. Besarnya potensi dan penjangnya catatan sejarah Jatim tentunya menginggalkan banyak aset yang dapat menunjang pendapatan daerah. Akan tetapi, terdapat suatu ironi terkait aset Jatim.
(more…)

Rencana BP Migas bersama PT Lapindo yang akan melakukan pengeboran gas di kawasan desa Kalidawer Tanggulangin yang mendapatkan penolakan dari bupati Sidoarjo, ditanggapi serius kalangan dewan.
(more…)

Bupati Syaratkan Izin Warga Setempat

Bencana semburan lumpur kawasan Porong tidak menyurutkan langkah Lapindo Brantas Inc (LBI) untuk melanjutkan eksplorasinya di kawasan Sidoarjo. Kabart terbaru, LBI berencana menambah lagi titik pengeboran. Perwakilan BI dan BP Migas telah mengajukan izin ke Bupati Saiful Ilah.
(more…)

Mulai muncul wacana, lahan bekas pasar Porong lama yang sebagian besar telah diratakan tersebut akan dijadikan ruang terbuka hijau. Itu menyusul adanya kekhawatiran para pejabat Pemkab Sidoarjo jika tanah yang sudah ditinggal oleh para pedagangnya itu digunakan untuk hal yang tidak semestinya.
(more…)

Lahan bekas Pasar Porong lama yang sudah dibongkar masih mangkrak. Bahkan hingga kini belum ada pembahasan soal peruntukan aset Pemkab Sidoarjo yang berdekatan dengan tanggul lumpur Lapindo.
(more…)

Kini, lahan bekas Pasar Porong lama sudah rata dengan tanah setelah semua bangunan di kawasan tersebut dirobohkan. Sayangnya, sampai saat ini, belum ada kejelasan bekas pasar itu akan dipergunakan untuk apa.

“Sampai saat ini tidak ada surat masuk mengenai pemanfaatan lahan di bekas pasar Porong,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman kepada Radar Sidoarjo kemarin (10/2).
(more…)

Dewan Indikasikan Ada Pemainan

Dewan mengindikasikan ada permainan dengan gagalnya Raperda Penentuan Rendiman Tebu masuk dalam Prolegda yang telah disahkan Gubernur Jatim lewat Pergub tanggal 12 Januari 2011. Padahal, raperda tersebut mendesak untuk dijadikan perda sebagai upaya melindungi petani tebu dari tindakan permainan harga yang dilakukan oleh pabrik gula.
(more…)

Klenceran 67 Pegawai PUBM

Komisi A DPRD Jatim mendesak Inspektorat mengumumkan ke publik terkait pemeriksaan terhadap 67 pegawai dan pejabat PU Bina Marga yang kelenceran ke Singapura. Ini penting, karena kabar tersebut sudah menjadi konsumsi publik sekaligus untuk memperbaiki citra serta kinerja dinas yang bersangkutan. Bagi Pemprov Jatim juga.
(more…)

Kondisi jalan-jalan milik Provinsi Jatim ternyata sangat memprihatinkan. Jalan provinsi sepanjang 2.000,98 kilometer tersebut banyak yang diketahui sudah rusak. Ironisnya, anggaran untuk infrastrukturtahun ini semakin susut dibanding tahun sebelumnya.
(more…)

Posko pengaduan parkir berlangganan yang didirikan di empat titik yakni di Alun-alun Sidoarjo, depan Lapas Delta Sidoarjo, pelataran parkir depan Matahari, dan Pasar Larangan dinilai tak efektitif. Selain disebabkan karena masih banyaknya pungutan liar bagi pengguna parkir berlangganan, masyarakat juga enggan mengadu ke posko tersebut lantaran masih takut.
(more…)

Larangan memakai jilbab, ternyata tidak hanya diberlakukan di negara barat.

Di Kabupaten Sidoarjo yang notabene kabupaten religius, ternyata masih ada instansi swasta yang menerapkan larangan berjilbab bagi pegawainya.
(more…)

Usulan APBD 2011 Sidoarjo untuk belanja tanah Rp58 miliar berjalan mulus. Evaluasi dan verifikasi APBD oleh Pemprov Jatim soal belanja tanah sudah selesai. Kini tinggal dijalankan sesuai ketentuan hukum yakni melibatkan P2T (Panitia Pembebasan Tanah), tim apraisal serta harus ada FS (feasibility study).
(more…)

Kian menjamurnya toko waralaba membuat pedagang lokal memutar otak lebih keras. Sebab, kehadiran toko waralaba itu membuat para pedagang lokal kewalahan. Pembeli lebih memilih pergi ke toko waralaba daripada ke warung tradisional maupun pasar. Otomatis, banyak pedagang yang merugi.
(more…)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Pemkab Sidoarjo, dianggap tidak siap mengelola Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
(more…)

Proyek revitalisasi dua pasar tradisional yakni pasar Tulangan dan pasar wadung Asri tinggal menunggu waktu saja.
(more…)

Rapat kerja antara komisi B DPRD Kab. Sidoarjo dengan Tim Anggaran dan Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, berjalan cukup menarik.
(more…)