(Surabaya Post, 29/01/09). PT Alim Steel dinilai telah melakukan pelanggaran izin hinder ordonantie (HO) dengan melakukan aktivitas pengecatan tabung elpiji 3 kilogram yang baunya dikeluhkan warga sekitar pabrik yang berada di Desa Medaeng.
Dipanggil Dewan
(Surabaya Post, 28/01/09) Komisi A DPRD Sidoarjo, Rabu (28/1) siang ini akan melakukan hearing dengan manajemen PT Alim Steel. Ini terkait dengan pengaduan warga Medaeng yang mengeluhkan dugaan pencemaran udara yang dilakukan perusahaan tersebut.
Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya menghentikan kasus dugaan pidana Pemilu Partai Keadilan Sejahtera. Polisi menyatakan tidak ada bukti demonstrasi PKS 2 Januari 2009 merupakan kampanye.
“Surat Perintah Penghentian Penyidikan sudah ditandatangani tanggal 23 Januari,” kata Kepala Satuan Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Dahniel Tifaona, di kantornya, Selasa, 27 Januari [...]
(Surabaya Post, 23/01/09) Kepala Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon, Sidoarjo, Suwarno, yang beberapa hari lalu diunjuk rasa warga dipersalahkan karena telah membuat surat kuasa penjualan tanah gogol kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemilik.
(Jawa Pos, 23/12/08) SIDOARJO – Tri Ratih Agustina, 54, senantiasa menyalakan dan menjaga semangat kaum perempuan agar terus berkobar. Karena itu, pantaslah jika dia dinobatkan sebagai tokoh wanita birokrasi oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sidoarjo pada Sabtu lalu (20/12).
(Republika, 20/12/08) SIDOARJO – Dalam rangka peringatan Hari Ibu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sidoarjo memberikan penghargaan “PKS Award” kepada Ny Nur Suriati, sosok perempuan pencabut duri bandeng.
Ketua Bidang Wanita DPD PKS Sidoarjo, Lina Ariani di Sidoarjo, Sabtu siang, mengatakan, dipilihnya perempuan asal Kecamatan Sedati ini sebagai salah satu dari delapan “inspiring [...]
(Jawa Pos, 09/12/08) SIDOARJO – Anggaran rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di Sidoarjo meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ironisnya, kucuran bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo masih jauh dari harapan.
Komisi A Usui Tambahan Dana Operasional
(Jawa Pos, 12/12/08) Sidoarjo – Masih adanya pungutan liar (pungli) di tingkat kecamatan menjadi perhatian Komisi A DPRD Sidoarjo. Untuk menghapus kebiasaan buruk tersebut, komisi A mengusulkan dana tambahan untuk operasioal 18 kecamatan di Sidoarjo.
(Kompas, 12/12/08) Sidoarjo – Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo mengusulkan dana operasional 18 kecamatan yang ada di wilayah itu untuk tahun anggaran 2009. Dana operasional ini guna mencegah pungutan liar di kecamatan yang dikeluhkan warga saat mengurus pembuatan kartu tanda penduduk dan akta kelahiran.
(Radar Surabaya, 01/12/08) Sidoarjo – Alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan dan pengangguran di RAPBD 2009 dinilai masih minim. Sebab, dan kekuatam RAPBD sebesar Rp 1,3 triliun, hanya 1,28 persen yang dialokasikan dari belanja langsung yang nilainya lebih dari Rp 500 miliar.
