“Di tahun 2009 ini, dana bergulir sebesar 3 milyar yang peruntukannya kepada KUKM. Dana itu disalurkan kepada 108 KUKM seluruh Sidoarjo. Namun, pos anggaran ini dihilangkan pada tahun 2010 oleh pemerintah.” Terangnya.

Masih menurut Aditya, penghilangan pos anggaran dana bergulir itu, diketahui berdasarkan penuturan Bambang Suryono, SH (Plt.Kepala Dinas Kop UKM, Perindag dan ESDM) pada saat rapat kerja dengan komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Selasa (10/11) kemarin.

“Alasan penghilangan anggaran dana bergulir ini adalah karena diperuntukkan untuk membiayai pilkada Sidoarjo 2010 mendatang,” terangnya.

Jika ini memang benar, Aditya dengan tegas menyayangkan hal itu. Pasalnya, penghilangan anggaran KUKM itu bertolak belakang dengan komitmen pemerintah dalam upaya peningkatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

“Semestinya, walaupun APBD diberi beban untuk membiayai pilkada 2010, pemerintah harus tetap berupaya meningkatkan perekonomian rakyat,” pinta Ketua DPD PKS Sidoarjo ini. (Abidin)

Sumber: www.kabarsidoarjo.com, 11/11/09.

(Berita ini telah dimodifikasi oleh Admin)

Banyak fungsi pelayanan yang diberikan Posko Mudik Lebaran PKS ini. Diantaranya kegiatan informasi arus mudik, pelayanan kesehatan serta pelayanan pengamanan bagi korban kejahatan di terminal.

Khusus untuk pelayanan Pengamanan ini, posko melayani setiap persoalan tindak kejahatan yang menimpa masyarakat di area terminal untuk kemudian dilaporkan ke Pos Polisi terdekat.

“Kita siapkan dokter jaga selama 24 jam. Sedangkan untuk pos pengamanan korban kejahatan, kita bekerja sama dengan aparat kepolisian yang ada,” terang Aditya.

Masih menurut pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PAN-PKS ini, selain beberapa layanan di atas, di Pos Mudik Lebaran PKS ini tersedi beberapa layanan lain seperti tempat penitipan anak dan tempat istirahat bagi pemudik.

“Kita berikan kenyamanan maksimal kepada masyarakat yang memanfaatkan pos mudik lebaran ini,” tandas Aditya lagi.

Sementara itu, selama Ramadhan ini, keluarga besar PKS Sidoarjo menggelar beberapa kegiatan keagamaan seperti semaan Al Qur’an, Lomba Hafalan Al Qur’an, serta kegiatan Iktikhaf pada 10 hari terakhir. (Abidin)

Sumber: www.kabarsidoarjo.com, 17/09/09.

(Berita ini telah dimodifikasi oleh Admin)

02. Mars PKS

03. Hymne PKS

04. Kepada Jundullah

05. PKS Menang PKS Jaya

06. Indonesia Adil Sejahtera

07. Lembayung

08. Songsong Kemenangan

09. Islam Cinta Keadilan

10. Allah Bersamamu

11. PKS No 8

12. Kami Pejuang Keadilan

13. Bangkit Negeriku

14. Pemuda

Sumber:
http://yohang.web.id/izzatul-islam-saatnya-kemenangan.html

Lebih lanjut Tifatul mengatakan, maksud dari iklan ini adalah untuk memberikan pesan moral kepada para elit politik di negeri ini untuk saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Iklan ini juga ingin berpesan arti penting berkoalisi.

“Tidak ada yang kuat sendirian, kita harus bersama-sama. Jangan sombong merasa kuat sendiri,” tukasnya.

Tifatul juga tidak menyangkal iklannya ini untuk menarik simpati masyarakat ataupun pendukung partai lain yang tengah berkonflik. Akan tetapi dia menampik kalau ia mengambil keuntungan dari konflik ini.

“Namanya juga iklan pasti ingin ambil simpati. Kalau keuntungan belum kelihatan tapi usahanya sudah,” pungkasnya sambil terkekeh.

Dalam iklan berdurasi 30 detik tersebut PKS secara gamblang memajang sejumlah perseteruan partai politik. Secara bergantian, sejumlah isu yang sempat memanas di media massa dan perbincangan masyarakat dipampang.

Beberapa isu yang diambil PKS yakni isu Yoyo. Perseteruan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat memanas beberapa pekan silam.

Ucapan itu dilontarkan Megawati saat membuka Rapimnas PDI Perjuangan di Solo. Megawati menilai, pemerintah seakan mempermainkan rakyat dengan menaikkan dan menurunkan harga bahan bakar minyak seperti permainan yoyo.

Selain itu, isu perseteruan antara Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dengan Wakil Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Sri Sultan juga ditampilkan. Seperti mengutip salah satu media massa, PKS memajang berita dengan judul JK intervensi Sultan. (kem)

Beberapa isu yang diambil PKS yakni isu Yoyo. Perseteruan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat memanas dua pekan silam.

Ucapan itu dilontarkan Megawati saat membuka Rapimnas PDI Perjuangan di Solo. Megawati menilai, pemerintah seakan mempermainkan rakyat dengan menaikkan dan menurunkan harga bahan bakar minyak seperti permainan yoyo.

Selain itu, isu perseteruan antara Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dengan Wakil Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Sri Sultan juga ditampilkan. Seperti mengutip salah satu media massa, PKS memajang berita JK intervensi Sultan.

Tidak hanya itu, isu asal bukan capres S (ABS) juga mengambil bagian dari iklan tersebut. Lagi-lagi pernyataan isu tersebut dikutip dari media massa. Belum ada pernyataan resmi dari PKS atas iklan tersebut. (kem)

PK-Sejahtera Online: Menjelang Pemilu 2009, dinamika politik semakin memanas. Upaya penyebaran isu, wacana negatif, dan fitnah terus bergulir. PKS yang selama ini dikenal sebagai partai da’wah yang konsisten dengan jargon “Bersih, Peduli, Profesional” terus digoyang citranya, tidak hanya terjadi di tingkat lokal tetapi sampai berdampak secara nasional.

Setelah kader PKS M. Rifa’i Lubis difitnah melakukan pencabulan kepada anak di bawah umur, kini Zulhamli Al Hamidi (anggota DPRD Kota Jambi) kembali menjadi objek fitnah.

Pemberitaan di beberapa media terkesan tidak berimbang, tidak mengacu pada fakta-fakta di lapangan. Dalam berita Liputan 6 Siang SCTV pada hari Rabu, 04/02, pukul 12.00–yang ditonton oleh jutaan masyarakat Indonesia –penyiar televisi itu menyebut bahwa: menurut Polisi, saat ditangkap oleh Satpol PP Zulhamli sedang berhubungan intim dengan pemijat di panti pijat tersebut.

Dampak dari berita ini tentu sangat luas. Reaksi negatif muncul dari masyarakat luas terhadap PKS. Seluruh kader PKS se-Indonesia jelas amat terkejut mendengar berita di SCTV tersebut. Bahkan banyak kader PKS yang sedang merantau di luar negeri di berbagai benua, ikut mempertanyakan masalah ini. Padahal apa yang diberitakan oleh SCTV sungguh suatu fitnah yang nyata!

Dalam pertemuan yang digelar di Poltabes Jambi (Kamis, 04/02, pukul 14:00 WIB), Kabid. Bina Mitra Poltabes Jambi (Ibu Aswini) secara tegas membantah pernyataan sebagaimana yang dilansir oleh SCTV. Bantahan serupa juga disampaikan oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Keduanya menyatakan: tidak ada tindakan mesum–apalagi hubungan intim–antara tertuduh Zulhamli dengan petugas perempuan di Panti pijat tradisional “Sehat Bersih”.

Apalagi jika persoalan ini dilihat dari sudut pandang kaidah hukum positif sebagaimana yang berlaku di Indonesia, sama sekali tidak ada aspek hukum yang dilanggar oleh Zulhamli. Selain tempat pijat tersebut memiliki izin operasional resmi dari Pemerintah Kota Jambi, petugas yang ditemui saat razia berlangsung adalah petugas perempuan resmi dan berseragam lengkap.

PKS mempertanyakan mengapa substansi pemberitaan menjadi liar dan tidak mengacu pada fakta-fakta di lapangan? Mengapa PKS terus difitnah? Kami melihat ada upaya dan i’tikad tidak baik untuk menyudutkan, menyerang dan merusak citra PKS secara bottom-up dan sistematis.

PKS sangat mengedepankan sistem dan mekanisme partai dalam menangani persoalan yang menimpa para kadernya. Di dalam struktur PKS, ada lembaga Dewan Syari’ah sebagai yang paling berhak menilai perilaku kader baik secara pribadi maupun di ranah publik (mengingat ada lebih dari 1000 kader PKS yang bekerja sebagai pejabat publik di Legislatif, Yudikatif, maupun Eksekutif).

Meskipun secara hukum tidak ada pelanggaran, namun secara etika kepartaian, seluruh kader PKS jelas tidak diperkenankan mengunjungi panti pijat karena konotasi tempat tersebut cenderung negatif di mata masyarakat.

Merasa dirugikan, PKS juga akan menuntut secara hukum pemberitaan di SCTV yang tidak didasari oleh fakta yang kuat, akurat, dan berimbang. PKS merasa diperlakukan tidak adil oleh media karena kesimpangsiuran ini menggerogoti kerja-kerja positif PKS selama ini di tengah masyarakat.

DPD Partai Keadilan Sejahtera

Kota Jambi

Safrudin Dwi Apriyanto, S.Pd

Ketua Umum

Peran media memang tidak bisa dipungkiri telah membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita. Tiada hari tanpa pemberitan, dan tiada berita tanpa peristiwa. “good news is bad news, bad news is good news” adalah yang sudah biasa dalam pemberitaan. Maka dari itu Islam mengatur semua langkah kita dalam memberitakan sesuatu. Menyangkut kader PKS yang sering menjadi “rujukan” para kuli tinta tersebut. Peristiwa di Jambi yang beru-baru ini sangat menghebohkan kita. Bagaimana tidak, wakil rakyat dari FPKS DPRD Jambi tertangkap razia saat berada dipanti pijat. Dia adalah Zulhamli Alhamid

Beberapa media memberitakan dengan gencar, “FPKS Tertangkap Mesum Di Panti Pijat”, “Anggota DPRD Digerebek Di Panti Pijat”, “Kader PKS Tertangkap Basah Berbuat Maksiat” beberapa judul-judul berita tersebut menggemparkan orang yang melihat, dan terkesan ingin membaca lebih lanjut walaupun hanya sekedar judul yang dibaca. Dari judul saja, orang sudah bisa langsung menyimpulkan bahwa anggota FPKS sedang berbuat mesum dipanti pijat. Pemberitaan-pemberitaan tersebut walaupun sudah diklarifikasikan oleh pihak DPD PKS Jambi atas perilaku Zulhamli Alhamid yang tidak terbukti berbuat mesum tersebut tetaplah bukan menjadi hal yang kuat untuk dijadikan pembelaan kepada kadernya.

Walaupun juga, dari pihak Kabid. Bina Mitra Poltabes Jambi (Ibu Aswini) dan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang telah membantah keras bahwa ada aksi tindakan mesum yang dilakukan anggota DPRD FPKS tersebut. Main set pembaca sudah disetting untuk langsung percaya bahwa apa yang dilakukan Zulhamli Alhamid dipanti pijat tersebut adalah melakukan tindakan mesum. Walaupun panti pijat yang didatangi tersebut resmi sekalipun, masyarakat tetap akan pada pemikiran awal pemberitaan.

Inilah buruknya sebuah berita! Dalam Al Quran dijelaskan bahwa “Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: “Ini adalah suatu berita bohong yang nyata.” (QS. An Nuur 11-12).

Karena memang media merupakan corong pemberitaan dalam segala propaganda, maka media merupakan kekuatan yang tidak mampu kita bendung. Kecuali dengan menandinginya!

Dari apa yang saya perhatikan, dari berbagai partai yang mengikuti pemilu. Pemberitaan tentang anggota DPRD FPKS ini yang begitu gencar. Padahal sangat banyak anggota DPRD maupun Caleg yang beberapa kali diberitakan terang-terangan telah berbuat mesum, tetapi pemberitaannya proporsinya tidak segencar ini. “Ini PKS Man!” inilah singkat komentar salah satu wartawan teman saya yang sedang memberitakan berita tersebut. Beberapa wartawan telah mengakui bahwa PKS memberikan kontribusi yang besar dalam pemberitaan-pemberitaan mereka. “kalau kita memberitakan jasa-jasa PKS, sama aja kita kampanyekan PKS gratis dong! Apalagi kalau PKS melakukan kegiatan yang positif merupakan hal yang wajar dan biasa-biasa saja. Tetapi kalau negative, this is good news bro!”

Hal inilah yang membuat saya “keluar” dari pekerjaan saya yang terdahulu. Berita-berita buruk yang menjadi good news merupakan berita besar yang harus dipublikasikan. Padahal jelas-jelas Allah sangat melarang orang-orang yang menyebarkan aib orang lain!

Berita yang sedang dilanda FPKS di Jambi merupakan pukulan telak bagi seluruh kader PKS yang ada di Indonesia. Persepsi yang berakhlaq kini sedikit terkikis oleh perilaku yang jelas sangat tidak boleh dilakukan oleh seorang kader PKS. Menjauhi tempat-tempat maksiat merupakan hal yang wajib dilakukan oleh kader PKS, karena kemanapun dan dimanapun ketika ada kader PKS tertangkap media berada ditempat-tempat maksiat, apalagi terkena razia. Walaupun kader PKS tersebut tidak melakukan perbuatan apapun. Maka media akan tetap memberikan “good news” kepada khalayak umum.

Jadi berhati-hatilah kader PKS!

Sumber Suaranews.com

(Surabaya Post, 28/01/09) Komisi A DPRD Sidoarjo, Rabu (28/1) siang ini akan melakukan hearing dengan manajemen PT Alim Steel. Ini terkait dengan pengaduan warga Medaeng yang mengeluhkan dugaan pencemaran udara yang dilakukan perusahaan tersebut.

“Hari ini kami akan melakukan hearing dengan manajemen PT Alim Steel,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo Helmi Musa SSi, Rabu (28/1) pagi.

Dikatakan Helmi, Komisi A memanggil manajemen perusahaan pengecatan tabung elpiji 3 kilogram ini setelah menerima pengaduan dari warga. Selain mempersoalkan polusi akibat cat tabung gas elpiji, warga juga mempersoalkan kegiatan PT Alim Steel. Sebab, saat dibangun katanya untuk gudang, namun kenyataannya untuk produksi. “Kita akan tanyakan soal ini kepada PT Alim Steel,” ujar politisi PKS ini.

Sementara itu sejak protes warga seminggu lebih, aktivitas pengecatan PT Alim Steel terus berjalan. Menurut salah satu warga, M Toha Salahuddin, hingga saat ini keluhan warga juga belum ditindaklanjuti, meski sebelum ada rencana hearing dengan dewan, kemarin warga sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Alim Steel. “Kami belum tahu hasilnya bagaimana,” kata Toha.

Komisi A sendiri sempat sidak ke lokasi pabrik, namun tak bisa masuk ke lokasi produksi yang dikeluhkan warga. Alasannya, saat itu mereka belum mendapat izin masuk ke lokasi dari pimpinan perusahaan. (faz)

“Surat Perintah Penghentian Penyidikan sudah ditandatangani tanggal 23 Januari,” kata Kepala Satuan Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Dahniel Tifaona, di kantornya, Selasa, 27 Januari 2009.

Salinan surat itu kemudian sudah dikirimkan ke pelapor Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta dan ke pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. “Sementara yang untuk terlapor, sudah diambil tadi pukul 09.00 WIB oleh pengacara Tifatul, M Anwar Junaedi,” kata Dahniel.

Dahniel menjelaskan, hasil pemeriksaan alat-alat bukti tidak menunjukkan adanya unsur pidana Pemilu dalam aksi yang melibatkan 200 ribu orang itu. Polisi juga sudah berkoordinasi dengan jaksa di Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang disiapkan untuk Pemilu. “Saksi ahli Rudi Satriyo juga menyatakan definisi kampanye tak terpenuhi,” katanya.

Kasus kampanye di luar jadwal ini membuat Presiden PKS, Tifatul Sembiring; Ketua Dewan Pengurus Wilayah DKI Jakarta PKS, Triwisaksana; dan Ketua Dewan Pengurus Daerah Jakarta Pusat PKS, M Agus menjadi tersangka. Dengan penghentian kasus ini, tentu saja status tersangka mereka berhenti pula.(vivanews)

Sebelumnya, dalam unjuk rasa di alun-alun dua hari lalu, warga Bendotretek melaporkan Kades Suwarno yang menyerahkan penjualan tanah gogol kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan para pemilik gogol. Luas tanah gogol itu mencapai 90 hektare. Sebagian telah resmi terjual.

Suwarno juga dipersalahkan karena tak seharusnya menjual tanah gogol. “Seorang kades tidak berhak menjual tanah gogol. Kalau sekedar ikut menjadi saksi penjualan itu tak masalah,” ujar Iswahyudi, anggota Komisi A yang ikut hadir.

Suwarno sendiri mengatakan, surat kuasa tersebut sudah dicabut sebelum warga demo dua hari lalu. “Saya akui saya memang tidak berembuk dulu dengan warga. Soal surat kuasa itu sudah kami cabut,” ujar Suwarno.

Menurut Sekretaris Komisi A Helmi Musa, pertemuan itu menyepakati bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan surat kuasa buatan Kades itu akan dirapatkan di desa dengan pembinaan camat, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo.

Terkait persoalan lain, termasuk dugaan penyelewengan 10 dari 62 ekor kambing bantuan Dinsos Jatim, semua sepakat bahwa hal itu akan dibicarakan di rapat desa. “Warga juga mengimbau Polres Sidoarjo memberikan perhatian serius terhadap tindak premanisme di Bendotretek yang terjadi akhir tahun lalu terkait dengan kasus ini,” ujar Helmi. (faz)