SIDOARJO -23 Oktober 2008 .JAWA POS. Saat ini DPR sedang membahas rancangan APBN 2009. Sebagian warga Sidoarjo terus mengikuti pembahasan RAPBN tersebut. Sebab, itu terkait dengan nasib mereka sebagai korban lumpur Lapindo.Mereka pun masygul karena dalam RAPBN tidak dibahas ganti rugi untuk empat wilayah di Kecamatan Jabon dan Porong. Padahal, empat wilayah tersebut sudah tidak [...]
(Harian Bangsa, 01/02/08) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan segera memberikan kepastian hukum untuk menghapus retribusi biaya pemakaman bagi korban lumpur yang mengubur jenazah keluarga atau kerabatnya di pemakaman Delta Praloyo. Pasalnya, biaya pemakaman yang dipatok Rp 1,5 juta tersebut sangat berat dirasakan bagi keluarga korban lumpur Lapindo yang kini ngon-trak rumah di luar area dampak semburan [...]
(Kompas, 28/01/08) Sejumlah korban lumpur Lapindo yang telah menandatangani surat kesepakatan pemesanan rumah dengan PT Minarak Lapindo Jaya mulai khawatir dengan tidak segera diungkap dan ditunjukkannya lokasi rumah yang ditawarkan Lapindo di Sukodono, Sidoarjo.”Para korban khawatir karena mekanisme yang dipakai PT Minarak seperti membeli kucing dalam karung,” kata anggota DPRD Sidoarjo dari Partai Keadilan Sejahtera, [...]
Libatkan Semua PihakHelmy Musa (Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo)
(Surya 22 Agustus 2007) Prinsipnya, tanah wakaf tetap harus ada penggantian, agar tidak menguap begitu saja. Jika melalui proses ikatan jual beli yang dilaksanakan PT Minarak Lapindo Jaya tidak bisa menyelesaikannya, libatkan saja pihak-pihak terkait seperti Departemen Agama, BPN, dan pemkab. Mereka akan membicarakannya untuk mencari [...]
(Presiden SBY sudah mendatangi. Dana sudah terkucuri. Tinggal implementasinya perlu sangat dicermati. Kontrol, Transparansi, Pelaporan, dan Pertangunggjawaban. Insyaallah, kami akan memuat info perkembangan pengejawantahan bantuan Presiden RI 10 M ini.)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KORBAN LUMPUR PANAS MELALUI PEMULIHAN
SUMBER-SUMBER PENGHIDUPAN KELUARGA
Dl KABUPATEN SIDOARJO
Tahun 2OO7
A. Latar Belakang
Musibah luapan lumpur panas di areal kegiatan eksplorasi gas [...]
Setahun lebih satu bulan sudah masyarakat sidoarjo hidup berdampingan dengan lumpur panas Lapindo. Persoalan yang terjadi akibat lumpur ini begitu amat besar dampaknya tidak hanya terhadap masyarakat Sidoarjo saja tetapi juga menyentuh warga Jawa Timur bagian selatan dan timur. Dampak yang terjadi akibat lumpur ini tidak hanya terkait dengan urusan lingkungan hidup saja tetapi juga [...]
Setahun Semburan Lumpur Lapindo, 29 Mei 2007
Lemahnya Tanggung Jawab Negara
Oleh Rofi’ Munawar
Sejarawan terkenal asal Jepang, Francis Fukuyama dalam bukunya berjudul “Memperkuat Negara” (2004) mengatakan, ancaman terbesar bagi umat manusia pada awal abad 21 adalah gejala-gejala politik di mana negara sebagai institusi terpenting dalam masyarakat gagal dalam menjalankan
perannya. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai persoalan yang [...]
Hari Senin (21/05) kemarin, DPD PKS Sidoarjo mengadakan diskusi dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Sidoarjo. Dari dinas, datang 4 orang. Sementara dari PKS, Ketum, 2 Aleg, dan Kabid Ekuintek dapat mengikuti acara sharing di Kantor DPD PKS tersebut .
(Suatu tulisan yang memuat penyikapan resmi DPD PKS Sidoarjo tentang eksistensi TIMNAS. Tulisan ini sudah lama keluar sebelum situs ini ada. Jadi, demi kepentingan administrasi, sejarah, dan dakwah, tulisan perlu di-publish meskipun-sangat-terlambat. Afwan).
Sikap Politik Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo tentang
“Evaluasi Kerja TIMNAS”
TimNas yang sudah berkerja selama 6 bulan berdasarkan KEPPRES No 13 tahun [...]
Wilayah Tanggung Jawab Dibatasi JawaPos, Kamis (12/04/07) JAKARTA – Keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Susilo Bambang Yudhoyo (SBY) tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) memberikan banyak keuntungan kepada Lapindo Brantas Inc. Dalam Perpres No 14 Tahun 2007 yang diteken SBY pada 8 April 2007 dan dirilis kemarin itu, tanggung jawab perusahaan yang memicu bencana lumpur tersebut [...]
