SIDOARJO -23 Oktober 2008 .JAWA POS.  Saat ini DPR sedang membahas rancangan APBN 2009. Sebagian warga Sidoarjo terus mengikuti pembahasan RAPBN tersebut. Sebab, itu terkait dengan nasib mereka sebagai korban lumpur Lapindo.Mereka pun masygul karena dalam RAPBN tidak dibahas ganti rugi untuk empat wilayah di Kecamatan Jabon dan Porong. Padahal, empat wilayah tersebut sudah tidak layak untuk ditempati. Draf APBN itu sendiri akan disahkan pada 30 Oktober mendatang.Dari empat wilayah itu, tiga di antaranya masuk Kecamatan Porong. Yaitu, Kelurahan Siring bagian barat, Mindi, dan Jatirejo. Satu wilayah lagi, Desa Besuki sebelah timur bekas jalan tol, masuk Kecamatan Jabon.Fakta tersebut membuat warga di empat wilayah itu semakin emosi. Bahkan, salah seorang warga sempat mengancam akan bertindak sendiri jika pemerintah tidak peduli. Mereka merasa saat ini sudah sangat menderita. Tapi, pemerintah seolah-olah menganggap kawasan tersebut tidak bermasalah. “Kami akan menutup jalan dan tidur di tengah jalan,” ucap Mahmud Marzuki, salah seorang warga Kelurahan Siring.Mahmud mengatakan, banyak peristiwa dan kejadian yang membuktikan bahwa kawasan Siring dan sekitarnya sangat bahaya. Di antaranya adalah gas yang terbakar dan banyaknya semburan disertai gas beracun.Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo Helmi Musa menyayangkan tidak dimasukkannya empat wilayah tersebut ke dalam peta. Justru, yang tercantum hanya pembahasan tiga desa yang sudah masuk peta terdampak, yakni di draf RAPBN 2009 pasal 10. “Ada dua ayat yang membahas tiga desa itu (Desa Besuki, Kedungcangkring, dan Pejarakan, Red),” katanya.Dua ayat tersebut, lanjut dia, menjelaskan alokasi dana untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) terkait dengan pelunasan ganti rugi 80 persen. Selain itu, dana dialokasikan untuk bantuan kontrak, tunjangan hidup, biaya evakuasi, serta biaya operasional staf.Pembayaran ganti rugi tersebut, jelas Helmi, akan dilakukan setelah pembelian tanah di dalam peta area terdampak. “Mendahulukan ganti rugi mereka yang rumahnya sudah masuk dalam peta terdampak,” tutur Helmi.Hanya, dia tidak menyebutkan besarnya rupiah yang dialokasikan untuk BPLS pada 2009. Dia hanya memperkirakan sekitar 0,1 persen dari APBN. “Nilainya belum pasti. Pengalaman tahun lalu sekitar 0,1 persen saja,” ujarnya.Dia menerangkan, draf RAPBN itu masih akan dibahas ulang oleh DPR. Walaupun pengesahan RAPBN tinggal seminggu lagi, menurut Helmi, DPR hanya memiliki waktu efektif lima hari untuk membahas anggaran tersebut. “Kami akan perjuangkan untuk perubahan draf dan memasukkan empat desa dalam pasal itu,” lanjutnya.Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Maimun Siroj mengatakan, DPRD Sidoarjo akan mendesak DPR agar memasukkan alokasi dana ganti rugi bagi warga empat desa di luar peta terdampak itu. “Keadaan mendesak. Warga juga butuh dana untuk evakuasi dan jatah hidup,” tambahnya.Maimun menjelaskan, jika pemerintah pusat tidak memasukkan alokasi dana ganti rugi untuk empat desa itu dalam APBN 2009, dirinya mengharapkan adanya dana tanggap darurat. “Mungkin bukan masuk dalam belanja negara, tapi tetap menganggarkan untuk empat desa,” tutur Maimun.Kata dia, DPRD Sidoarjo telah melakukan koordinasi dengan gubernur Jawa Timur untuk mengirimkan proposal alokasi tanggap darurat kepada DPR sebelumnya. “Kami sudah mengirimnya lebih dari tiga kali dan belum ada jawaban,” katanya.Dalam proposal tanggap darurat itu, pansus mengusulkan adanya uang kontrak, jatah hidup, evakuasi, dan rumah tinggal sementara dengan tipe 36. Untuk memenuhi proposal tersebut, DPRD Sidoarjo mengajukan alokasi dana sebesar Rp 57 miliar.Usul itu tertuang dalam proposal yang juga sudah dikonsultasikan dengan menteri pekerjaan umum (PU). “Semua cara sudah kami tempuh. Keputusan terakhir ada di tangan pusat,” ucapnya.(nuq/riq)

(Harian Bangsa, 01/02/08) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan segera memberikan kepastian hukum untuk menghapus retribusi biaya pemakaman bagi korban lumpur yang mengubur jenazah keluarga atau kerabatnya di pemakaman Delta Praloyo. Pasalnya, biaya pemakaman yang dipatok Rp 1,5 juta tersebut sangat berat dirasakan bagi keluarga korban lumpur Lapindo yang kini ngon-trak rumah di luar area dampak semburan lumpur.Atau Pemkab Sidoarjo harus memberikan surat edaran kepada camat dan kepala desa/kepala lurah yang membolehkan jenazah keluarga korban lumpur bisa dimakamkan di tempat rumah kontrakan didesa mereka tinggal.
(more…)

(Kompas, 28/01/08) Sejumlah korban lumpur Lapindo yang telah menandatangani surat kesepakatan pemesanan rumah dengan PT Minarak Lapindo Jaya mulai khawatir dengan tidak segera diungkap dan ditunjukkannya lokasi rumah yang ditawarkan Lapindo di Sukodono, Sidoarjo.”Para korban khawatir karena mekanisme yang dipakai PT Minarak seperti membeli kucing dalam karung,” kata anggota DPRD Sidoarjo dari Partai Keadilan Sejahtera, Helmi Musa, Minggu (27/1), yang mendapatkan pengaduan dari sejumlah korban lumpur.
(more…)

Libatkan Semua PihakHelmy Musa (Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo)

(Surya 22 Agustus 2007) Prinsipnya, tanah wakaf tetap harus ada penggantian, agar tidak menguap begitu saja. Jika melalui proses ikatan jual beli yang dilaksanakan PT Minarak Lapindo Jaya tidak bisa menyelesaikannya, libatkan saja pihak-pihak terkait seperti Departemen Agama, BPN, dan pemkab. Mereka akan membicarakannya untuk mencari solusi terbaik.

Saya sendiri terus terang tidak bisa memberikan solusi, sebab di sini ada dua masalah yang melandasinya, yaitu hukum agraria yang biasa digunakan untuk acuan penyelesaian masalah pertanahan umum, dan hukum agama yang melanda-si masalah-masalah yang berkaitan dengan agama. Mana di antara kedua hukum tersebut yang paling cocok untuk dipakai sebagai dasar penyelesaian tanah wakaf yang terkena lumpur?(tug) (more…)

(Presiden SBY sudah mendatangi. Dana sudah terkucuri. Tinggal implementasinya perlu sangat dicermati. Kontrol, Transparansi, Pelaporan, dan Pertangunggjawaban. Insyaallah, kami akan memuat info perkembangan pengejawantahan bantuan Presiden RI 10 M ini.)

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KORBAN LUMPUR PANAS MELALUI PEMULIHAN

SUMBER-SUMBER PENGHIDUPAN KELUARGA

Dl KABUPATEN SIDOARJO

Tahun 2OO7

A. Latar Belakang

Musibah luapan lumpur panas di areal kegiatan eksplorasi gas PT. Lapindo Brantas pada sumur pengeboran Banjar Panji I sejak bulan Mei tahun 2006, telah menenggelamkan wilayah terdampak seluas 641 Ha dengan rincian 11.241 bangunan dan sawah seluas 362 Ha yang tersebar di 10 Desa dari 3 Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

(more…)

Setahun lebih satu bulan sudah masyarakat sidoarjo hidup berdampingan dengan lumpur panas Lapindo. Persoalan yang terjadi akibat lumpur ini begitu amat besar dampaknya tidak hanya terhadap masyarakat Sidoarjo saja tetapi juga menyentuh warga Jawa Timur bagian selatan dan timur. Dampak yang terjadi akibat lumpur ini tidak hanya terkait dengan urusan lingkungan hidup saja tetapi juga menyentuh habis tatanan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat khususnya yang langsung terkena lumpur Lapindo ini.

Di sisi lain, sudah setahun pula pemerintah belum bisa memberikan ketegasan terhadap Lapindo terkait dengan kepastian hukum dan ganti rugi atas aset warga. Irosnisnya, penanganan lumpur yang semakin hari dampaknya semakin tidak bisa terantisipasi dengan teliti oleh pemerintah. (more…)

Setahun Semburan Lumpur Lapindo, 29 Mei 2007
Lemahnya Tanggung Jawab Negara
Oleh Rofi’ Munawar
Sejarawan terkenal asal Jepang, Francis Fukuyama dalam bukunya berjudul “Memperkuat Negara” (2004) mengatakan, ancaman terbesar bagi umat manusia pada awal abad 21 adalah gejala-gejala politik di mana negara sebagai institusi terpenting dalam masyarakat gagal dalam menjalankan
perannya. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, politik, dan keamanan.

(more…)

Hari Senin (21/05) kemarin, DPD PKS Sidoarjo mengadakan diskusi dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Sidoarjo. Dari dinas, datang 4 orang. Sementara dari PKS, Ketum, 2 Aleg, dan Kabid Ekuintek dapat mengikuti acara sharing di Kantor DPD PKS tersebut .

(more…)

(Suatu tulisan yang memuat penyikapan resmi DPD PKS Sidoarjo tentang eksistensi TIMNAS. Tulisan ini sudah lama keluar sebelum situs ini ada. Jadi, demi kepentingan administrasi, sejarah, dan dakwah, tulisan perlu di-publish meskipun-sangat-terlambat. Afwan).

Sikap Politik Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sidoarjo tentang
“Evaluasi Kerja TIMNAS”

TimNas yang sudah berkerja selama 6 bulan berdasarkan KEPPRES No 13 tahun 2006 ternyata belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian luapan lumpur Lapindo. Dalam KEPPRES ini disebutkan tiga tugas yang dibebankan kepada Tim ini terbukti “gagal”di lapangan.

(more…)

Wilayah Tanggung Jawab Dibatasi
JawaPos, Kamis (12/04/07) JAKARTA - Keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Susilo Bambang Yudhoyo (SBY) tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) memberikan banyak keuntungan kepada Lapindo Brantas Inc. Dalam Perpres No 14 Tahun 2007 yang diteken SBY pada 8 April 2007 dan dirilis kemarin itu, tanggung jawab perusahaan yang memicu bencana lumpur tersebut banyak dikurangi.

(more…)

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG
BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dampak luapan lumpur di Sidoarjo sudah demikian luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat di sekitarnya, perlu kebijakan nasional yang lebih komprehensif;

b. bahwa dalam rangka melanjutkan langkah-langkah penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur di sekitar bencana akibat luapan lumpur di Sidoarjo, perlu peningkatan penanganan masalah dimaksud, dengan memperhitungkan risiko lingkungan yang terkecil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dan sehubungan berakhirnya masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, maka dipandang perlu membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

(more…)